KDM Hentikan Tambang Cigudeg dan Parungpanjang, Pengamat: Perusahaan Harus Ambil Peran Penuh Jalan Tambang

BOGORTODAY.COM – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberhentikan sementara aktivitas pertambangan quarry di wilayah barat Kabupaten Bogor memunculkan riak pro dan kontra di tengah masyarakat.

Warga dibuat resah karena puluhan ribu pekerjaan dan sumber nafkah yang selama bertahun-tahun bertumpu pada aktivitas tambang kini terancam terguncang.

Namun di balik kegelisahan itu, Pengamat Sosial Feri Firdaus menilai langkah gubernur justru memiliki logika yang cukup kuat. Menurutnya, keresahan warga wajar terjadi, tetapi keputusan gubernur tetap bisa dianggap rasional.

“Ini bisa jadi bukan sekadar penghentian, melainkan sebuah strategi manajemen konflik,” kata Feri, Senin (29/9/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mendorong pengusaha tambang agar lebih terbuka, taat regulasi, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

“Tujuan utamanya jelas, perusahaan harus mengambil peran penuh demi terwujudnya jalur khusus angkutan tambang,” katanya.

Dengan demikian, penghentian sementara ini tidak semata ancaman bagi pekerja, melainkan tekanan politik dan sosial yang terukur.

Melalui kebijakan ini, pemerintah memaksa pengusaha tambang untuk duduk satu meja, menerima kenyataan bahwa bisnis besar tidak bisa hanya mengejar laba, tetapi juga harus memikirkan dampak debu, kerusakan jalan, hingga konflik sosial.

Jalur khusus tambang yang selama ini menjadi tuntutan warga, menurut Feri, mungkin hanya bisa diwujudkan lewat “shock therapy” kebijakan semacam ini.

“Inilah strategi yang mungkin sedang dimainkan Gubernur Dedi Mulyadi, sebuah langkah yang tidak populer di awal, tetapi bisa menjadi pintu keluar dari kebuntuan panjang antara industri tambang, warga, dan pemerintah,” ungkapnya.

Feri menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar larangan, melainkan tekanan yang dapat memaksa lahirnya solusi permanen.

Jika berhasil, penghentian sementara aktivitas tambang ini akan tercatat bukan sebagai bencana ekonomi, melainkan titik balik tata kelola pertambangan di Jawa Barat.