Prabowo Panggil Kepala BGN Buntut Kasus Keracunan Menu Bergizi Gratis

BOGORTODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyusul rentetan kasus keracunan pada program Menu Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah instruksi untuk memperkuat tata kelola program.

9.615 Unit SPPG, 31 Juta Penerima

Dadan menjelaskan bahwa hingga kini terdapat 9.615 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, melayani sekitar 31 juta penerima manfaat.

“Capaian jumlah SPPG yang operasional telah mencapai 9.615 dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat,” kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025).

Puluhan Kasus Keracunan

Dadan juga melaporkan adanya kejadian luar biasa (KLB) keracunan sepanjang pelaksanaan program.

Pada periode 6 Januari–31 Juli 2025, terdapat 24 kasus dari 2.391 SPPG. Angka itu bertambah pada 1 Agustus–27 September 2025, di mana 7.244 SPPG mencatat 47 kasus keracunan.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujarnya.

Selain keterbatasan pengalaman SDM, Dadan menyebut kualitas bahan baku dan kondisi air turut menjadi pemicu insiden. Ia juga menyinggung adanya pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) di dapur MBG.

Instruksi Prabowo

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan rasa keprihatinannya sekaligus memberikan instruksi tegas, di antaranya:

1. Peningkatan Tata Kelola
   Prabowo meminta tata kelola SPPG diperketat untuk mencegah insiden serupa terulang.
2. Koki Terlatih dan Alat Rapid Test
   Setiap SPPG harus memiliki koki terlatih dan dapur MBG wajib dilengkapi alat rapid test guna memeriksa kualitas makanan.
3. Jaminan Sterilisasi
   Prabowo menginstruksikan agar seluruh SPPG memiliki alat sterilisasi food tray serta memasang filter air untuk memastikan air yang digunakan aman.
4. Pemasangan CCTV
   Presiden juga meminta pemasangan CCTV yang terhubung langsung ke pusat untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan lebih aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi jutaan penerima.