6.517 Orang Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, BGN Soroti Pelanggaran SOP

BOGORTODAY.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pada Januari 2025. Dari total tersebut, kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa dengan catatan 45 kasus.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Ia menjelaskan pemantauan program MBG dilakukan di tiga wilayah:

• Wilayah I: Pulau Sumatera
• Wilayah II: Pulau Jawa
• Wilayah III: Indonesia bagian timur

Lonjakan Kasus di Dua Bulan Terakhir

Menurut Dadan, kasus keracunan meningkat tajam pada dua bulan terakhir. Dari 6 Januari hingga 31 Juli 2025, tercatat sekitar 24 kasus.

Namun, sejak 1 Agustus hingga akhir September, jumlahnya melonjak dengan tambahan 51 kasus baru.

“Data yang dihimpun sejak Januari sampai akhir September 2025 menunjukkan total 6.517 orang mengalami keracunan,” kata Dadan.

Rinciannya, 1.307 orang tercatat di wilayah I, 4.147 orang di wilayah II (termasuk tambahan 60 kasus di Garut), dan 1.003 orang di wilayah III.

SOP Tidak Dipatuhi

Dadan menilai meningkatnya kasus keracunan disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir. Rata-rata karena SOP yang ditetapkan tidak dipatuhi dengan seksama,” ujar Dadan.

Ia mencontohkan, ada pelanggaran dalam pemilihan bahan baku yang seharusnya dibeli maksimal H-2, namun ada penyedia yang membeli di H-4. Selain itu, proses memasak dan pengiriman juga bermasalah.

“Seharusnya processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, optimalnya 4 jam. Tetapi ada yang masak jam 9 pagi, diantar jam 12 siang, bahkan ada yang lebih dari 12 jam,” jelasnya.

Evaluasi Program MBG

Temuan ini menjadi catatan penting bagi BGN untuk melakukan evaluasi program MBG yang telah berjalan hampir satu tahun.

Dadan menegaskan, perbaikan manajemen, kepatuhan SOP, serta pengawasan distribusi pangan bergizi harus diperketat agar kasus serupa tidak terus berulang.