
BOGORTODAY.COM – Forum Masyarakat Bojongkulur Bersatu (FMBB) membantah tudingan adanya intimidasi maupun kepentingan tertentu di balik rekomendasi penonaktifan Kades Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka menegaskan, tuntutan tersebut murni berangkat dari keresahan warga atas dugaan berbagai pelanggaran di tingkat desa.
Ketua FMBB Fauzi menyampaikan, aspirasi masyarakat tidak bisa diputarbalikkan dengan tuduhan menyesatkan.
“Apa yang kami suarakan adalah bentuk kegelisahan warga yang nyata,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (1/10/2024).
Ia juga membantah anggapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak di bawah tekanan dalam mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kepala desa. Menurutnya, BPD hanya menjalankan tugas sesuai kewenangan dan aturan perundang-undangan.
FMBB mengaku telah mengumpulkan berbagai laporan serta bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan kades. Dokumen tersebut siap diserahkan kepada pihak berwenang.
Terkait tuduhan aksi damai warga sebagai bentuk intimidasi, Fauzi menyebutnya sebagai fitnah serius yang merugikan citra gerakan masyarakat. FMBB bersama tim hukum tengah menyiapkan langkah perdata maupun pidana terhadap pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.
“Forum ini berkomitmen menjaga demokrasi di tingkat desa dan memastikan aspirasi warga tidak diabaikan. Mengabaikan suara rakyat berarti melanggar prinsip dasar demokrasi,” tegas Fauzi. (CR4)
Bagi HalamanEditor : Bas
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















