Pemkot Bogor Dorong Kepastian Penanganan Infrastruktur dari Pemprov Jabar

Berdasarkan arahan Gubernur Jawa Barat, pelaksanaan Porprov 2026 akan dilakukan dengan sistem penyebaran di seluruh kabupaten/kota, tidak hanya terpusat di tuan rumah yang sebelumnya ditetapkan, yaitu Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

“Ternyata ada skema baru yang akan dilakukan Pak Gubernur, Porprov akan disebar ke seluruh kota/kabupaten se-Jawa Barat. Kita menunggu perubahan keputusan atau peraturan gubernur yang baru agar Pemkot Bogor bisa menyesuaikan anggaran KUA-PPAS 2026,” ujarnya.

Isu lain yang turut disampaikan adalah soal dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Provinsi Jawa Barat yang masih kurang salur sebesar Rp8,4 miliar.

Menurut Jenal Mutaqin, hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)–BPJS.

“Kami berharap kekurangan dana PBI Rp8,4 miliar dapat segera dibayarkan. Sehingga, Universal Health Coverage (UHC) pelayanan masyarakat tidak mampu, BPJS bisa tetap terlayani,” kata Jenal Mutaqin.

Selain itu, Jenal Mutaqin juga menyoroti isu strategis terkait pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Bogor sendiri mengalami penurunan sebesar Rp340 miliar, yang berdampak pada defisit anggaran daerah.

“Semua daerah sama, Kota Bogor mengalami pengurangan Rp340 miliar dari pusat, itu imbas defisit yang harus kita tutup dengan meningkatkan PAD serta melakukan efisiensi belanja daerah yang tidak mengikat. Tentu hal ini akan kami bicarakan bersama DPRD, agar paham bahwa kondisinya seluruh daerah hari ini mengalami pengurangan angka transfer dari pemerintah pusat dan harus kita sesuaikan,” tegasnya.