Kades Rengasjajar Khawatir Penutupan Tambang di Cigudeg Picu Krisis Ekonomi Baru

BOGORTODAY.COM – Kepala Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Rusli, angkat bicara terkait dampak penutupan sementara tambang batu andesit oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menuru Rusli, kebijakan tersebut berpotensi memicu krisis ekonomi bagi ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.

Rusli mengakui, penutupan tambang memang dilatarbelakangi persoalan keselamatan lalu lintas. Ia menyebut, berdasarkan data kecelakaan lalu lintas, lebih dari seratus orang meninggal dunia akibat insiden yang melibatkan armada truk tambang.

Ia menjelaskan, ribuan pekerja yang terdampak mulai dari kuli rata, kuli pantek, sopir, kenek, hingga pengusaha lokal. Di Desa Rengasjajar sendiri, tercatat ada delapan perusahaan tambang aktif dan legal yang selama ini menyerap tenaga kerja sekaligus berkontribusi pada pendapatan daerah.

“Ada hal yang perlu dipertimbangkan yakni ribuan nyawa masyarakat yang terdampak akibat ditutupnya tambang. Ada kuli rata, kuli pantek, sopir, kenek, hingga pengusaha lokal yang semua bergantung pada tambang,” ujar Rusli, Kamis (2/10/2025).

Rusli khawatir, kondisi ini akan memaksa orang tua lebih mengutamakan kebutuhan makan dibanding biaya sekolah anak, sehingga berpotensi memicu angka putus sekolah.

“Kalau kondisi ini berlanjut, orang tua akan lebih memilih biaya makan ketimbang ongkos sekolah anaknya. Akibatnya bisa terjadi putus sekolah,” katanya.

Selain persoalan ekonomi, ia juga menyinggung masalah infrastruktur. Jalan Bunar Rengasjajar Bitung yang dikenal sebagai Jalan Raya Sudamanik sejak era 1980-an.

Rusli menyebut, banyak diperbaiki dan diperlebar berkat kontribusi perusahaan tambang, bukan hanya pemerintah.

“Sejarah mencatat, perbaikan jalan ini banyak ditopang oleh perusahaan tambang, bukan hanya pemerintah,” ucapnya.

Rusli menambahkan, jika kebijakan penutupan tambang tidak segera dievaluasi, status Desa Rengasjajar yang kini berpredikat sebagai desa maju bahkan desa mandiri bisa turun menjadi desa berkembang akibat turunnya daya beli masyarakat.

“Kalau daya beli turun drastis, kami khawatir juga akan berdampak pada meningkatnya kriminalitas di desa,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan opsi lain agar ekonomi masyarakat tidak lumpuh.

“Harapan kami, kebijakan ini dievaluasi. Jangan sampai keputusan yang baik justru membuat masyarakat kecil semakin terpuruk,” tandasnya.