Bahlil Klarifikasi soal Batalnya Vivo dan BP-AKR Beli BBM dari Pertamina

BOGORTODAY.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai batalnya rencana pembelian base fuel atau bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina oleh PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan joint venture BP-AKR (APR).

Bahlil menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator antara Pertamina dengan badan usaha swasta penyalur BBM.

Sementara keputusan bisnis sepenuhnya dikembalikan pada mekanisme business-to-business (B2B).

“B2B-nya lagi dikomunikasikan. Itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan,” kata Bahlil di BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Shell Masih Lanjutkan Pembahasan B2B

Selain Vivo dan BP-AKR, Shell Indonesia juga tengah membicarakan pasokan impor base fuel bersama Pertamina.

President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menegaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan ketersediaan BBM di jaringan SPBU Shell.

“Pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel sedang berlangsung. Kami memastikan standar keselamatan operasional dan kualitas bahan bakar tetap sesuai standar global Shell,” ujar Ingrid.

Alasan Pembatalan Vivo dan BP-AKR

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, mengungkapkan alasan Vivo dan BP-AKR mundur dari rencana pembelian BBM Pertamina.

Menurutnya, base fuel Pertamina mengandung etanol sebesar 3,5%, sehingga dinilai tidak sesuai dengan kriteria kedua SPBU swasta tersebut.

Padahal, sesuai regulasi, batas kandungan etanol dalam BBM yang diperbolehkan mencapai 20%.

“Konten etanol 3,5% itu sebenarnya masih dalam ambang batas regulasi. Tapi teman-teman SPBU swasta memilih tidak melanjutkan pembelian karena alasan tersebut,” jelas Achmad dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

Pemerintah Dorong Penyelesaian

Meski terjadi pembatalan, Bahlil menekankan bahwa komunikasi antar pihak masih terus berjalan.

Pemerintah berharap proses B2B ini dapat menemukan jalan keluar agar pasokan BBM ke masyarakat tetap lancar, sesuai kebutuhan energi nasional.