Presiden Prabowo Tinjau Smelter Timah Rp 300 Triliun yang Dirampas Negara di Bangka Belitung

BOGORTODAY.COM – Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung salah satu smelter timah yang berada di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Smelter ini merupakan bagian dari enam fasilitas pemurnian timah yang telah dirampas negara dalam kasus korupsi pengelolaan timah dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi sejumlah menteri, antara lain Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menhut Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Imipas Agus Andrianto, Mendagri Tito Karnavian, Mendikti Brian Yuliarto, Kepala BIN Herindra, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Setelah mendengarkan paparan, Presiden Prabowo masuk ke dalam smelter untuk melakukan peninjauan langsung.

Penyerahan Smelter kepada PT Timah

Enam smelter timah yang disita negara ini sebelumnya telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Pada acara tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan aset kepada Wamenkeu Suahasil Nazar.

Selanjutnya, aset diserahkan ke CEO Danantara Rosan Roeslani dan diteruskan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro.

Dengan serah terima ini, PT Timah yang merupakan BUMN resmi mengelola operasional seluruh smelter timah tersebut.

Daftar Enam Smelter Timah yang Diserahkan ke PT Timah:

1. PT Stanindo Inti Perkasa (SIP)
2. CV Venus Inti Perkasa (VIP)
3. PT Menara Cipta Mulia (MCM)
4. PT Tinindo Internusa (Tinindo)
5. PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS)
6. PT Refined Bangka Tin (RBT)

Dorongan Transparansi dan Pemberantasan Korupsi

Pengambilalihan aset ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola timah nasional sekaligus menekan praktik korupsi di sektor sumber daya alam.

Dengan pengelolaan oleh PT Timah, pemerintah optimistis pengelolaan timah dapat lebih transparan, profesional, serta memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.