Mulyadi Minta Presiden Evaluasi Kinerja KLH Soal Penyegelan Wisata Puncak

BOGORTODAY.COM – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Mulyadi, meminta Presiden mengevaluasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pasalnya, kementerian itu diduga menyegel sejumlah objek wisata di Puncak, Kabupaten Bogor, tanpa kajian.

Mulyadi menilai kebijakan penyegelan tersebut mengganggu sumber mata pencaharian warga sekitar.

“Kami di Bogor Selatan dianugrahi Tuhan alam yang indah dan udara yang sejuk. Itu mayoritas berdampak terhadap sumber mata pencaharian warga,” katanya, Kamis (9/10/2025).

Politikus itu menyebut penyegelan objek wisata tanpa kajian memicu efek domino. Mulai dari pemutusan hubungan kerja hingga dampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Ribuan kesempatan kerja warga hilang, bahkan kegiatan usahanya dihentikan. Ada multiplier effect, UMKM dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia juga komplain karena omzet menurun,” ujarnya.

Mulyadi khawatir kebijakan yang dinilai serampangan itu meningkatkan angka kriminalitas. Generasi muda juga terancam gagal karena sumber mata pencaharian tertutup.

“Keluhan mereka sudah miris, mereka lapar. Angka kriminal terindikasi akan meningkat, anak usia sekolah akan terancam. Padahal ini dapil saya, kediaman Pak Presiden,” ucapnya.