Qatar, Turki, Hamas, dan Israel Lanjutkan Pembahasan Perdamaian Gaza di Mesir

BOGORTODAY.COM – Upaya perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza kembali berlanjut. Pada Rabu (08/10/2025), Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan delegasi Turki yang dipimpin Kepala Intelijen Ibrahim Kalin akan bergabung dengan perwakilan Hamas dan Israel dalam perundingan di Sharm El-Sheikh, Mesir.

Pertemuan ini memasuki hari ketiga pembahasan dan berlangsung berdasarkan “rencana 20 poin” yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bulan lalu. Rencana tersebut menjadi kerangka utama untuk menciptakan gencatan senjata dan perdamaian di Gaza.

Selain Qatar dan Turki, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff serta menantunya Jared Kushner juga dijadwalkan hadir.

“Ada peluang nyata bahwa kita bisa mencapai sesuatu,” kata Trump di Gedung Putih, Selasa (07/10/2025). “Saya pikir ada kemungkinan kita bisa menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Kami ingin semua sandera segera dibebaskan.”

Trump menegaskan, AS akan melakukan segala cara untuk memastikan kesepakatan dipatuhi semua pihak jika gencatan senjata berhasil tercapai.

Tekanan Internasional Semakin Besar

Pembicaraan ini bertepatan dengan peringatan dua tahun serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menjadi titik awal perang terbaru di Gaza. Hingga kini, sebagian besar wilayah Gaza hancur, dengan PBB menyatakan kelaparan parah tengah terjadi, sementara keluarga sandera Israel terus menanti kepulangan kerabat mereka.

Komunitas internasional kian mendesak agar perang dihentikan. Akhir pekan lalu, ratusan ribu orang menggelar aksi pro-Palestina di berbagai kota dunia, termasuk Italia, Spanyol, Irlandia, Belanda, dan Inggris. Di Belanda, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah mengakui negara Palestina, sedangkan di Inggris puluhan ribu orang tetap turun ke jalan meski Perdana Menteri Keir Starmer mengimbau sebaliknya.

Sementara itu, penyelidikan PBB bulan lalu menuduh Israel melakukan genosida, sementara Hamas dituding melakukan kejahatan perang dalam serangan 7 Oktober. Kedua pihak sama-sama membantah tuduhan tersebut.