Dilema Proyek Pemerintah Terdampak Penutupan Tambang, DPUPR Kabupaten Bogor Gandeng LKPP dan Inspektorat, Kaji Kebijakan Andendum

BOGORTODAY.COM – Penutupan aktivitas tambang batu andesit di wilayah Cigudeg dan Rumpin mulai menimbulkan dampak serius bagi dunia konstruksi di Kabupaten Bogor.

Sejumlah penyedia jasa mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan material, bahkan mereka mengusulkan waktu tambahan pekerjaan dari kontrak awal (adendum).

Kondisi ini membuat para penyedia jasa terpaksa membeli bahan material dari luar daerah, meski dengan harga yang jauh lebih tinggi. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah koordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.

“Saya langsung berkoordinasi dengan Inspektorat dan LKPP, mereka meminta agar dibuat surat resmi dari kami,” ujarnya saat ditemui di Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Rabu (8/10/2025).

Suryanto menjelaskan, hasil rapat juga telah disampaikan kepada Bupati Bogor. Menurutnya, Bupati sudah mengetahui kondisi yang dialami para penyedia jasa konstruksi di lapangan.

“Bapak Bupati sudah mendapat laporan dari para penyedia. Hanya saja, kami tidak bisa gegabah menanggapi tuntutan masyarakat agar tambang dibuka kembali, karena keputusan itu merupakan kewenangan Gubernur,” katanya.

Suryanto menyebut, persoalan ini tidak hanya berdampak di Kabupaten Bogor, melainkan juga berimbas secara nasional. Bahkan, sejumlah proyek strategis pemerintah pusat disebut ikut terganggu akibat penutupan tambang di wilayah tersebut.