Dilema Proyek Pemerintah Terdampak Penutupan Tambang, DPUPR Kabupaten Bogor Gandeng LKPP dan Inspektorat, Kaji Kebijakan Andendum

“Informasinya, di Kementerian pun proyek strategis nasional ikut terdampak. Tapi kalau kita terus mendorong agar tambang dibuka, nanti seolah-olah kita berpihak kepada pengusaha tambang. Ini dilema,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor tidak boleh berhenti. Pemerintah daerah berupaya agar proyek tetap berjalan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, termasuk tenaga kerja lokal.

“Kegiatan ini tidak bisa berhenti juga. Kita ingin tetap jalan, meski harus memanfaatkan tenaga manusia dari masyarakat,” ucap Suryanto.

Meski demikian, Suryanto mencontohkan, beberapa perusahaan besar masih bisa bertahan karena memiliki stok material sejak awal.

“Seperti proyek Jalan Janala–Lebakwangi masih berjalan, begitu juga Jalan Prumpung–Gunung Sindur. Tapi perusahaan yang kapasitasnya sedang ke bawah, banyak yang kesulitan. Sekalipun mereka punya dana, vendor material tidak bisa kirim karena stok sudah dipesan perusahaan lain,” jelasnya.

Ia berharap, seluruh pihak bisa bersabar menunggu solusi terbaik dari pemerintah Kabupaten dan provinsi Jawa Barat.

“Mudah-mudahan ada solusi. Dampaknya memang bukan hanya pada kegiatan pembangunan, tapi juga ekonomi masyarakat yang bergantung pada tambang. Jadi ini harus dikaji secara menyeluruh, karena meski niatnya baik, tetap ada sisi lain yang perlu diperhatikan,” tandasnya.