Desa Tahan Rekomendasi Perpanjangan HGB PT RV, Warga Minta 1,2 Hektare untuk Fasilitas Umum

BOGORTODAY.COM – Kepala Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Sony Priyanto, menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT RV. Penundaan tersebut dilakukan karena warga masih menuntut pemanfaatan sebagian lahan perusahaan untuk kepentingan umum.

Warga Desa Karang Asem Timur meminta sekitar 1,2 hektare dari total ±14 hektare lahan milik negara yang selama ini dikuasai PT RV, untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik.

“Permasalahan ini sudah cukup lama. Audiensi pertama digelar sejak 6 Juli 2025 lalu. Masa berlaku HGB perusahaan sendiri sudah habis sejak 2019, namun baru tahun ini mereka mengajukan perpanjangan,” ujar Sony kepada Radar Bogor, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, dari total luas lahan tersebut, hanya sekitar 8 hingga 10 hektare yang benar-benar digunakan, sementara sisanya terbengkalai.

“Lahan seluas itu kalau tidak dimanfaatkan, sayang. Masyarakat hanya meminta 1,2 hektare untuk kepentingan umum. Rencananya akan dipakai untuk pemakaman, TPST, sarana olahraga, balai kesehatan, kantor desa, koperasi, dan BUMDes,” jelasnya.

Sony menegaskan, pihaknya tidak anti terhadap investasi, namun semua pihak harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Kalau lahan itu tidak dimanfaatkan, lebih baik dipakai masyarakat. Saya tidak menolak investasi, tapi kepentingan warga juga harus diperhatikan,” tegasnya.

Hingga saat ini, sudah dilakukan lebih dari tiga kali mediasi antara pemerintah desa, warga, dan pihak perusahaan. Mediasi terakhir berlangsung pada 30 Juli 2025, yang juga dihadiri pimpinan perusahaan.

“Dalam audiensi terakhir itu, pimpinan perusahaan bernama Pak Ica secara tegas menyatakan tidak akan memberikan satu meter pun lahan kepada masyarakat. Ini yang membuat warga marah,” ungkapnya.

Sony berharap Pemkab Bogor dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera turun tangan untuk meninjau kembali status lahan eks-HGB tersebut.

“Saya hanya ingin mencari solusi yang adil. Jangan sampai masyarakat merasa diabaikan. Kami butuh bantuan Pemda dan BPN agar persoalan ini bisa segera diselesaikan,” tutupnya. (CR4)