Istana Tegaskan Tidak Akan Gunakan APBN untuk Bayar Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh

BOGORTODAY.COM – Pemerintah memastikan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Kepastian ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang proyek tersebut menggunakan dana APBN.

Menurut Prasetyo, pemerintah telah membahas berbagai alternatif pembiayaan tanpa membebani keuangan negara.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema, supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu malam (12/10/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa utang Whoosh tidak termasuk dalam agenda pembahasan rapat tersebut.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo menilai proyek kereta cepat Whoosh memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru kita ingin proyek ini berkembang, tidak hanya Jakarta–Bandung, tapi mungkin bisa sampai ke Surabaya,” tambahnya.

Menkeu Purbaya: Jangan Bebani APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tidak boleh dibayar menggunakan APBN.

Ia menilai, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut memiliki kapasitas keuangan cukup untuk menyelesaikan kewajiban utangnya.

“Utang KCIC dibiayai APBN? Saya belum dihubungi soal itu. Tapi kalau proyek ini di bawah Danantara, mereka punya manajemen sendiri dan dividen yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Danantara harus mampu mengelola keuangan proyek Whoosh dari sumber dayanya sendiri tanpa mengandalkan APBN.

“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Ini kan mau dipisahkan antara swasta dan pemerintah,” tegasnya.

Purbaya juga mengingatkan agar skema pembiayaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Proyek dengan sifat komersial seperti Whoosh seharusnya dikelola secara profesional dan mandiri.

“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” ujarnya.

Dua Opsi Penyelesaian Utang

Sebelumnya, BPI Danantara menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang selama ini membebani neraca PT Kereta Api Indonesia (KAI). Opsi tersebut adalah:

1. Penyertaan modal tambahan kepada KAI, atau
2. Penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.

Proyek kereta cepat Whoosh dijalankan oleh PT KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan mitra dari China.

Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Antara Manfaat dan Beban Keuangan

Meski proyek Whoosh membawa manfaat besar bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah, persoalan pembiayaan masih menjadi perdebatan.

Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan proyek strategis nasional tanpa membebani APBN, sembari memastikan tata kelola investasi tetap transparan dan akuntabel.