Pemkab Bogor dan BPKP Jabar Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa Melalui Workshop Evaluasi 2025

Selain itu, Pemkab Bogor juga tengah mendorong reaktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum aktif, agar seluruh 416 desa memiliki BUMDes aktif.

“Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pembangunan desa yang berkelanjutan, kita optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asmin menegaskan.

Selain itu, Bupati Bogor juga memberikan apresiasi terhadap 416 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bogor yang telah berbadan hukum.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung program nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Sementara itu, Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) II Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Marsudi, menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini merupakan bagian dari agenda prioritas pengawasan dan pembinaan BPKP dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa.

“Melalui workshop ini, kami berharap dapat mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa yang transparan serta akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah fondasi penting untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan,” ujar Marsudi.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong pemerintah desa melakukan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan.

“Dana desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus terjaga untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing,” imbuhnya.