Angka Anak Tidak Sekolah di Cigudeg Dibawah Rata-rata IPM, Tembus 2.200 Orang

BOGORTODAY.COM – Kecamatan Cigudeg menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) khusunya di bidang pendidikan pada Rabu (15/10/2025).

Camat Cigudeg, Ade Zulfahmi menjelaskan bahwa Kecamatan Cigudeg merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor bagian barat dengan IPM dibawah rata rata kabupaten termasuk dari sektor pendidikan.

“Jadi yang dilakukan di bidang pendidikan yaitu untuk meningkatkan IPM dan ini merupakan tindak lanjut dari rakor tingkat kabupaten,” kata Ade Zulfami kepada wartawan.

Ade Zulfahmi mengatakan, nantinya tim penanganan baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa akan bekerjasama dengan para kepala sekolah negeri ataupun swasta hingga sekolah madrasah.

“Dimana kita bersama-sama dengan data yang ada akan diverifikasi apakah itu valid atau tidak,” ucap Ade.

Di Kecamatan Cigudeg, kata Ade Zulfahmi bahwa menurut data BPS terdaftar sekitar 2200 anak masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Dan itu nanti yang akan diverifikasi dan mudah mudahan tidak sebanyak yang ada di dalam data tadi,” ujarnya.

Setelah diverifikasi, kata Ade Zulfahmi maka tim yang sudah dibentuk itu akan bergerak sampai melaksanakan kegiatan Home Visit.

“Untuk memastikan kebenaran mulai dari tempat tinggal, keluarga dan kebenaran anak tersebut tidak sekolah,” katanya.

Ade Zulfahmi menyampaikan bahwa dari hasil rapat dengan satuan pendidikan khususnya sekolah swasta yang ada di wilayahnya sepakat untuk meningkatkan angka rata rata lama sekolah dan terus mendorong masyarakat agar memiliki keinginan melanjutkan pendidikan. baik usia produktif maupun diatas 25 tahun.

“Jika usianya usia sekolah (Produktif) nanti akan masuk ke sekolah reguler dan sekolah swasta siap menampung, kalau yang usia nya diluar usia sekolah makan PKBM siap menampung,” bebernya.

Menurut Ade Zulfahmi mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah diwilayahnya salah satunya adalah luas wilayah. Selain itu, saat peserta didik tak diterima di sekolah negri saat penerimaan peserta didik baru, ada sebagian memutuskan tidak melanjutkan sekolah.

“Jangkauan untuk ke sekolah negri cukup jauh terus ada semacam jika tidak sekolah di sekolah negri si anak tersebut tidak mau sekolah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamaju, Dahyudin menyatakan bahwa semoga dengan adanya Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat menjadi solusi menekan angka anak putus sekolah.

“Karena jujur kalau kita mau cek dibawah masih ada anak yang tidak melanjutkan pendidikan seperti dari SD ke tingkat SMP, termasuk dari SMP ke SMA,” katanya.

Dahyudin menyampaikan bahwa di desanya masih ada sekitar 20 persen anak putus sekolah.

“Jadi, belum tuntas seratus persen walaupun di Desa Sukamaju ada sekolah swasta yang yayasannya dibawah naungan saya sendiri,” tandasnya.