Dapur SPPG Kota Bogor Dapat Apresiasi Menteri LH, Dinilai Terapkan Standar Lingkungan Sehat

“Kita terus melatih agar semua dapur memiliki sertifikat SLHS, agar nantinya menu yang disajikan, proses memasak, mencuci ompreng, dan lain-lain sudah sesuai dengan SOP. Selain penerbitan SLHS, kita juga minta semua pegawainya di-rapid test. Itu ke depan akan kita lakukan agar memang bebas dan fit konsisten tidak terkontaminasi,” tegas Jenal Mutaqin.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofiq mengapresiasi pelaksanaan program MBG dan kesiapan dapur SPPG di Kota Bogor yang dinilainya berjalan baik dan terkoordinasi.

“Kita juga berkesempatan melihat langsung pelaksanaan MBG. Tentu MBG ini tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas anak-anak menuju Indonesia Emas,” ungkap Hanif.

Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola limbah dan sampah dari dapur SPPG yang dihasilkan setiap hari dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan dukungan dalam pelaksanaan penanganan limbah dan sampah yang diproduksi oleh dapur SPPG.

“Kami telah memberikan petunjuk kepada BGN untuk kemudian harapan kami bisa disampaikan ke seluruh SPPG. Mengenai bagaimana mekanisme penanganan sampah, kita bisa hitung sendiri ya, satu layanan minimal dua ribu sampai tiga ribu lima ratusan. Ini setiap hari menimbulkan timbulan sampah yang tidak kecil,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa kementerian mengedepankan pembinaan bagi pengelola SPPG dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, namun juga menuntut ketegasan pemerintah daerah dalam pengawasan.

Hanif menyampaikan bahwa hal ini menjadi kewajiban bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap seluruh SPPG.

“Kalau bicara lingkungan, tidak boleh ada toleransi. Sedikit toleransi yang kita berikan, maka sebesar itu kerusakan yang kita mungkin timbulkan. Jadi ketegasan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor menjadi kunci utama pengelolaan sampah dan limbah yang berkelanjutan,” tandasnya.