Krisis Material Ancam Pembangunan di Kabupaten Bogor, DPRD Jabar Ingatkan Kontraktor Bekerja Tidak Asal-asalan

BOGORTODAY.COM – Sejumlah pelaku konstruksi di Kabupaten Bogor mengeluhkan kesulitan mendapatkan pasokan material bangunan pasca penutupan sejumlah tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin.

Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan berbagai kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, pelaksana proyek tetap dihimbau untuk menjaga kualitas pekerjaan sesuai perencanaan teknis awal, meskipun stok material di lapangan semakin sulit ditemukan.

Aggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Samsul Hidayat, membenarkan kondisi krisis material tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tetapi hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Hari ini memang pembangunan di wilayah Jawa Barat nyaris krisis material karena banyak tambang-tambang yang ditutup. Dampaknya, banyak sekali pembangunan yang terhambat termasuk di Kabupaten Bogor,” kata Samsul Hidayat, Rabu (22/10/2025).

Ia mencontohkan, daerah lain seperti Indramayu bahkan terpaksa mendatangkan material dari Brebes, Jawa Tengah. Namun, pasokan itu kini kembali tersendat setelah adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang melarang material keluar dari wilayahnya demi kebutuhan pembangunan internal daerah.

“Karena di Jabar banyak tambang ditutup, mereka mengambil material dari Brebes. Tetapi belakangan Brebes juga ditutup untuk kebutuhan lokal, sehingga makin menghambat. Kami di DPRD sedang mempertanyakan kepada gubernur sampai kapan penutupan ini dilakukan, apalagi sebentar lagi masuk pembahasan anggaran 2026,” ujarnya.

Samsul juga menyinggung potensi meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), mengingat keterbatasan material berimbas pada minimnya progres fisik pembangunan.

“Rawan Silpa betul. Sudah pasti. Di Kabupaten Bogor saja bisa dilihat, wilayah Parungpanjang materialnya sudah tidak ada,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengingatkan para pelaksana proyek agar tidak menjadikan krisis material sebagai alasan untuk menurunkan standar kualitas pengerjaan.

“Kalau harga material naik karena permintaan tinggi itu otomatis. Tetapi pekerjaan tetap harus sesuai spek. Kami tidak mau tahu pekerjaan asal-asalan karena ini menggunakan uang rakyat,” tegasnya.

Samsul juga menyarankan, apabila pelaksana proyek menilai kondisi lapangan sudah tidak memungkinkan, lebih baik dana dikembalikan menjadi Silpa ketimbang memaksakan pengerjaan yang tidak berkualitas.

“Alangkah baiknya kalau memang tidak mampu ya sudah, lebih baik dijadikan Silpa dan dibicarakan secara terbuka. Karena ini momentum situasional,” tandasnya.