Skema “School Kitchen” Jadi Opsi Baru Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis

“Sekolah-sekolah ini sudah punya pengalaman mengelola makanan untuk jumlah siswa yang besar, bahkan ada yang di atas seribu. Jadi tinggal diberikan supervisi dan ditentukan standarnya. Saya kira yang seperti ini tidak perlu dikirim dari luar,” jelasnya.

Dapur di sekolah berasrama nantinya akan disupervisi dan harus memenuhi standar kelayakan dapur sehat BGN, mulai dari sanitasi, penyimpanan bahan, hingga prosedur memasak.

Meski sudah dikaji, Mu’ti menegaskan bahwa kewenangan penuh atas pelaksanaan school kitchen tetap berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepastian penerapan skema ini baru akan ditentukan setelah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG rampung disempurnakan.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan revisi Perpres MBG menyusul beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi setelah program tersebut dijalankan di sejumlah daerah.

“Soal pelaksanaannya nanti akan diperbaiki. Sekarang sedang digodok rancangan perubahan Perpres yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan MBG, dengan mungkin beberapa perubahan dalam polanya,” ujar Mu’ti.

Melalui model school kitchen, pemerintah berharap distribusi makanan bergizi untuk siswa bisa lebih terjamin kebersihan, efisien, dan transparan, karena prosesnya dilakukan langsung di sekolah dengan pengawasan ketat.

Jika disetujui, skema ini berpotensi menjadi percontohan nasional bagi pengelolaan MBG yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing sekolah.