Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen Tahun Ini, 6 Persen di 2026

BOGORTODAY.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mampu mencapai 5,2 persen year on year (yoy). Keyakinan ini ditopang oleh proyeksi kuatnya aktivitas ekonomi nasional pada kuartal IV 2025.

“Triwulan keempat tahun ini saya harapkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Jadi, full year bisa 5,2 persen,” kata Purbaya dalam acara Economic Hari Keuangan Nasional di Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Purbaya menjelaskan, menjelang akhir Oktober 2025, kondisi ekonomi masih bisa didorong lebih cepat. “Kalau masih belum terlalu cepat, saya akan gelontorkan lagi uang dari kas saya yang di bank sentral ke sistem perekonomian, supaya ekonominya semakin jalan,” ujarnya.

Menkeu juga menegaskan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi di tahun-tahun mendatang. Ia menargetkan ekonomi tahun 2026 tumbuh di atas 6 persen, bahkan berharap bisa menembus 8 persen pada masa pemerintahan kelima Presiden Prabowo Subianto.

“Saya pikir selama program-program dijalankan, harusnya bisa lebih cepat. Karena sektor swasta juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif,” kata Purbaya.

Langkah Awal: Optimalisasi Dana Mengendap

Sejak resmi menjabat pada 8 September lalu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya langsung melakukan langkah strategis dengan memindahkan separuh saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan nasional.

Pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana tersebut ke lima bank BUMN:

• BRI Rp55 triliun
• BNI Rp55 triliun
• Bank Mandiri Rp55 triliun
• BTN Rp25 triliun
• Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun

Menurut Purbaya, selama beberapa tahun terakhir, dana pemerintah yang mengendap di BI sempat menembus Rp500 triliun, dan pemerintah tetap harus membayar bunga sekitar 6 persen per tahun atas uang tersebut. “Itu cost yang besar dan bentuk inefisiensi pengelolaan anggaran,” tegasnya.

Ia bahkan mencontohkan, dari Rp400 triliun uang negara yang tersimpan di BI, pemerintah harus membayar bunga sekitar Rp24 triliun per tahun.

Dorong Uang Masuk ke APBN

Purbaya kini meminta Direktorat Jenderal Anggaran mempelajari aspek hukum agar dana Rp400 triliun yang masih berada di luar sistem APBN dapat dimasukkan kembali ke kas negara.

“Saya sedang pikir, sekarang tuh masih ada Rp400 triliun uang yang di luar sistem APBN, di BI, tapi enggak bisa masuk ke penerimaan negara. Saya suruh anak buah saya pelajari semua hukum yang memungkinkan uang itu masuk ke APBN,” ujarnya.

Menurutnya, langkah itu penting untuk menekan defisit dan memperkuat stimulus fiskal. “Jadi defisit bisa saya kurangi atau uang itu bisa dipakai untuk mendorong perekonomian lebih jauh. Optimalisasi manajemen cash flow juga amat penting,” pungkas Purbaya.