Prabowo Umumkan 10 Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Soeharto Dipastikan Masuk Daftar

BOGORTODAY.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan 10 nama penerima gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11/2025).

Informasi ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih 10 nama,” ujar Prasetyo.

Dipilih dari 49 Nama Usulan

Total terdapat 49 nama yang diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini. Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon menjelaskan bahwa:

• 40 nama merupakan usulan baru
• 9 nama adalah carry over dari tahun sebelumnya

Dari 10 nama yang dipastikan lolos, Prasetyo memastikan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi salah satu penerimanya.

Alasan Soeharto Dianggap Layak

Menurut Prasetyo, Soeharto dinilai layak memperoleh gelar pahlawan nasional karena jasanya dalam pembangunan Indonesia selama 32 tahun masa kepemimpinannya.

“Ini bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita yang memiliki jasa luar biasa bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Fadli Zon menambahkan bahwa Soeharto memiliki rekam jejak dalam sejumlah operasi militer penting, mulai dari:

• Serangan Umum 1 Maret 1949, serta
• Operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat pada 1960-an.

Ia juga membantah anggapan bahwa Soeharto terlibat langsung dalam pembantaian terhadap pihak-pihak yang dituduh terkait PKI pasca G30S 1965.

Nama Lain: Gus Dur dan Marsinah

Selain Soeharto, beberapa sosok lain yang disebut-sebut masuk daftar penerima gelar pahlawan nasional tahun ini adalah:

• Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI
• Marsinah – aktivis buruh yang tewas pada rezim Orde Baru

Menurut Fadli, keduanya telah memenuhi syarat untuk menerima gelar tersebut.

Menuai Kontroversi

Usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto memicu respons beragam sekaligus kritik dari berbagai kelompok masyarakat.

Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyebut langkah pemerintah mengusulkan nama Soeharto sebagai sesuatu yang mengecewakan.

“Hari ini Kemensos sudah mengirimkan usulan nama. Ini langkah yang mengecewakan tapi tidak mengagetkan,” ujar Dimas Bagus Arya dari KontraS.

Penolakan juga datang dari tokoh NU, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus). Ia menilai Soeharto tidak layak mendapat gelar tersebut karena banyak ulama dan warga NU diperlakukan tidak adil selama era Orde Baru.

“Banyak kiai dimasukkan ke sumur, papan nama NU dirusak, dan adik saya dipaksa masuk Golkar hingga memilih keluar dari PNS,” kata Gus Mus.

Pemerintah: Perbedaan Pendapat Adalah Hal Wajar

Menanggapi polemik ini, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pro dan kontra merupakan hal wajar dalam demokrasi. Ia mengajak masyarakat melihat sisi positif dari pemberian gelar tersebut, terutama untuk menghormati jasa para pemimpin terdahulu.

“Gelar pahlawan itu melalui prosedur. Perbedaan pendapat adalah bagian dari aspirasi,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta (7/11/2025).