COP30 Momentum Indonesia Perkuat Transisi Energi dan Adaptasi Iklim Global

“Meski kurva emisi mulai menurun, masih banyak pekerjaan besar untuk memperkuat ketahanan iklim dan mempercepat transisi energi,” katanya.

Stiell mengajak seluruh delegasi mendukung COP30 dengan semangat ekosistem sungai Amazon, yang saling bergantung satu sama lain, sebagai simbol kerja sama lintas sektor dan negara.

Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, meluncurkan Call for Action berisi tiga poin utama. Pertama, Brasil mengajak seluruh negara mematuhi komitmen iklim melalui formulasi dan implementasi Nationally Determined Contributions (NDC) yang ambisius dengan dukungan Means of Implementation (MoI) yang memadai.

Kedua, Lula menyerukan percepatan aksi iklim global dan mengusulkan pembentukan Climate Council yang terhubung langsung dengan Majelis Umum PBB untuk memperkuat status politik isu perubahan iklim.

“Ketiga, Brasil menegaskan bahwa manusia harus menjadi inti dari agenda perubahan iklim, karena pemanasan global dapat mendorong jutaan orang kembali ke jurang kemiskinan dan kelaparan,” ungkapnya.

Delegasi Indonesia dalam COP30 dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan, Indonesia mengusung dua strategi utama dalam konferensi ini. Pertama, hard diplomacy melalui negosiasi tujuh agenda utama, antara lain Global Stocktake, National Adaptation Plans (NAPs), Just Transition, dan Global Goal on Adaptation (GGA).

Kedua, lanjut Hashim soft diplomacy melalui Paviliun Indonesia yang menampilkan aksi mitigasi dan adaptasi iklim, perdagangan karbon, serta kerja sama bilateral dengan berbagai negara dan lembaga mitra.

“COP30 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen dan implementasi aksi iklim secara konkret,” jelas Hashim didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Deputi bidang Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon

Delegasi Indonesia melibatkan lintas kementerian, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, KKP, Kementan, Kemenkop UKM, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian ESDM.*