Digitalisasi Retribusi Sampah Jadi Solusi DPRD Kabupaten Bogor Atasi Defisit APBD 2026

BOGORTODAY.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan sistem retribusi sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Salah satu langkah yang dinilai paling mendesak adalah penerapan pembayaran non-tunai atau cashless untuk mengurangi kebocoran dan memastikan pendapatan masuk secara maksimal.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, mengatakan bahwa sistem pembayaran retribusi sampah saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadi penyimpangan.

“Karena hari ini pembayarannya masih menggunakan cara konvensional atau bayar manual, sehingga ada banyak kebocoran. Maka perlu adanya inovasi baru dalam menggali retribusi sampah ini,” ujar Heri di Cibinong, Selasa (11/11/2025).

Heri, yang juga politisi Partai Gerindra, menjelaskan bahwa sistem pembayaran retribusi sampah bisa ditingkatkan melalui digitalisasi yang terintegrasi langsung dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

“Jadi saran saya, retribusi sampah itu dilakukan dengan cara pembayaran secara digital, seperti virtual account dan pembayaran sejenisnya,” terangnya.

Dengan metode tersebut, proses penarikan retribusi dinilai akan lebih transparan, akuntabel, dan meminimalisasi potensi kebocoran PAD.

Meski begitu, Heri menekankan bahwa DLH harus melakukan pendataan ulang sebelum digitalisasi diterapkan. Hal ini penting agar seluruh masyarakat, pelaku usaha, maupun perusahaan tidak ada yang terlewat untuk difasilitasi layanan pembuangan sampah.

“Datanya dirapihkan dan diintegritaskan ketika nanti saat digitalisasi dilakukan, tidak ada yang tertinggal. Masyarakat pun bisa komplain melalui digital jika sampah mereka tidak terangkut,” jelasnya.

Dengan sistem retribusi yang lebih transparan dan modern, Heri yakin kebocoran PAD dari sektor retribusi sampah dapat ditekan. Selain meningkatkan pendapatan daerah, hal ini juga akan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Retribusinya kita terima, masyarakat terfasilitasi. Sehingga defisit APBD 2026 bisa teratasi dan pembangunan di Kabupaten Bogor bisa merata,” tutupnya.