BOGORTODAY.COM – Anggota Komisi V DPRD Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, menyoroti belum terealisasinya janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penanggungan biaya penebusan ijazah melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Ia menyebut kebijakan yang dijanjikan pemerintah provinsi itu belum menunjukkan bukti pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, hingga kini banyak sekolah yang masih menahan ijazah siswa karena belum ada kejelasan mekanisme pembiayaan dari Pemprov Jabar.
“Ijazah itu bisa diganti dengan DPOM, biaya operasional sekolah. Tapi sampai sekarang tidak juga. Mana buktinya? Banyak sekolah yang ijazahnya belum tertebus, bahkan yayasan sampai punya utang untuk menebus ijazah tersebut,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).
Pria yang akrab disapa Dechan itu menilai pernyataan gubernur mengenai penanggungan biaya ijazah itu dikeluarkan sebelum ada dasar dan kesiapan teknis yang memadai. Ia mengungkapkan, klarifikasi dari Dinas Pendidikan baru muncul beberapa hari setelah ia mempertanyakan kebijakan tersebut.
“Saya pernah sampaikan, jangan sampai ada pernyataan gubernur yang tidak ada dasarnya. Setelah saya bicara, tiga hari kemudian baru ada surat edaran dari Dinas Pendidikan ke sekolah untuk menyerahkan ijazahnya,” kata dia.
Ia menyebut hingga kini Pemprov Jabar belum dapat menunjukkan langkah konkret terkait pembiayaan penebusan ijazah tersebut.
“Gubernur bilang ijazah boleh dikembalikan dan biayanya diganti lewat biaya operasional sekolah. Tapi buktinya tidak ada. Bahkan biaya operasional sekolah malah berkurang,” ujarnya.
Dede meminta Pemprov Jabar mengkaji kembali kebijakan itu dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
“Saya mohon gubernur memastikan kembali soal ijazah ini, agar siswa dapat menerima haknya dan yayasan tidak dirugikan,” kata Dede.
Bagi HalamanEditor : Bas
Wartawan : Rifki Ramadhan
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















