Kasus TNTN Jadi Sorotan, Petani Sawit Nilai Pemerintah Gagal Atasi Konflik Agraria

“Perlu singkronisasi data kawasan hutan serta penguatan dan pengendalian di kawasan HGU yang terlantar atau yang sudah dikelola masyarakat, juga penting melakukan pendekatan yang humanis dengan masyarakat agar capaian dan target manis pembenahan pemerintah diatas kertas sejalan dengan realita dilapangan” ungkap Yagus yang juga pengurus Bank Tanah ATR/BPN.

Keterlambatan Pansus Agraria dalam bekerja memperburuk situasi. Para petani menganggap mandeknya pansus sebagai bentuk ketidakseriusan DPR dalam menghadapi konflik berbasis lahan yang telah berlarut puluhan tahun.

“Pansus seperti kehilangan nyali politik, jika kawasan hutan dikelola negara Halal, namun sebaliknya jika dikelola rakyat Haram” timpal Eko dari Samade Riau (Sawitku Masa Depanku).

Padahal, keberadaan Pansus diharapkan menjadi momentum reformasi agraria yang lebih tegas dan terukur, bukan hanya seremonial. Tanpa keberanian politik untuk merombak regulasi dan membenahi institusi agraria, konflik seperti TNTN akan terus berulang, bahkan bereskalasi.

Forum Tani Sawit mendesak agar Pansus segera memanggil pemerintah, Kementerian ATR/BPN, KLHK, hingga pemerintah daerah untuk duduk satu meja dan menyelesaikan akar persoalan. Mereka juga meminta pengakuan hak bagi petani yang telah menghuni sebelum kawasan ditetapkan, serta skema legalisasi yang realistis dan humanis.

Mereka menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria bukan hanya soal memulihkan lahan, tetapi memulihkan martabat masyarakat. Ketika pemerintah tidak hadir dengan solusi, masyarakat akhirnya menjadi korban dari ketidakteraturan hukum yang diciptakan negara sendiri.

Tanpa pembenahan serius, TNTN dan ratusan konflik lain akan terus menjadi bom waktu sosial di pedesaan. Petani sawit, yang selama ini menopang perekonomian daerah dan negara, dibiarkan berjalan tanpa kepastian.

“Jika Pansus tidak bergerak, ini sama saja membiarkan masa depan jutaan keluarga petani hancur,” pungkas Aziz.