Menkeu Purbaya Laporkan Kondisi Ekonomi hingga Pembenahan Bea Cukai ke Presiden Prabowo

BOGORTODAY.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan perkembangan terkini perekonomian Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya pembenahan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta sektor perpajakan.

Laporan tersebut disampaikan dalam rapat yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Minggu malam (14/12/2025).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung setelah Presiden meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana.

Dalam rapat itu, Prabowo memanggil sejumlah menteri untuk membahas dua agenda utama, yakni penanganan bencana serta kesiapan pemerintah menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam pembahasan terkait stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok menjelang Nataru, Presiden Prabowo juga meminta laporan menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional, termasuk situasi penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.

“Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak,” ujar Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Presiden Prabowo turut membahas pemberian berbagai insentif untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Insentif tersebut meliputi diskon tarif tol, tiket pesawat, kereta api, kapal laut, hingga optimalisasi fasilitas publik lainnya.

Terkait penanganan bencana, Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh korban bencana di Sumatra. Presiden juga meminta agar penambahan alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel dilakukan secara maksimal, terutama di wilayah paling terdampak.

“Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum memastikan seluruh pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar tersebut dan pembangunan hunian segera diselesaikan,” kata Teddy.

Sementara itu, Menkeu Purbaya sebelumnya sempat menyoroti keras kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia mengungkapkan adanya ancaman pembekuan DJBC hingga merumahkan sekitar 16 ribu pegawai apabila kinerja instansi tersebut tidak menunjukkan perbaikan dalam waktu satu tahun.

Purbaya menegaskan, ancaman tersebut bukan berasal dari dirinya, melainkan merupakan perintah atasan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Menteri Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Kita kasih waktu setahun untuk betulin. Kalau enggak, 16 ribu pegawai kita rumahkan. Bukan dari saya itu, dari bos di atas,” ujar Purbaya dalam Dialog Interaktif Pemerintah Pusat dan Daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12).

Ancaman tersebut, menurut Purbaya, dimaksudkan sebagai bentuk dorongan keras agar jajaran Bea Cukai serius melakukan pembenahan. Jika tidak berhasil, ia bahkan membuka opsi mengadopsi langkah Presiden RI ke-2 Soeharto yang pernah melibatkan perusahaan asing Suisse Generale Surveillance (SGS) dalam pengelolaan bea cukai.

Purbaya mengakui masih adanya kebocoran dalam pengawasan ekspor-impor, yang ia temukan saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pelabuhan. Oleh karena itu, ia menargetkan dalam satu tahun ke depan pengawasan Bea Cukai harus jauh lebih ketat, terutama untuk mencegah masuknya barang ilegal, khususnya dari China.

Ancaman tersebut kemudian direspons oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama. Ia menyatakan optimistis DJBC mampu melakukan pembenahan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

“Optimis, harus optimis. Tahun depan kita selesaikan semua. Tidak mungkin kita mau Bea Cukai atau pegawainya dirumahkan tanpa bekerja,” kata Djaka usai kegiatan Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12).

Djaka menegaskan, perbaikan akan dimulai dari pembenahan kultur kerja internal, disertai peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Ia juga berkomitmen memperbaiki pelayanan publik dan mengikis citra negatif Bea Cukai di mata masyarakat.

“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami mohon dukungan masyarakat agar Bea Cukai ke depan menjadi lebih baik,” pungkasnya.