Isu Pemekaran Bogor Barat Menguat, Dinilai Mendesak demi Pelayanan Publik

BOGORTODAY.COM– Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Barat kembali menguat dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat serta kalangan elite politik.

Wilayah yang digadang-gadang sebagai calon Daerah Otonomi Baru (DOB) itu dinilai telah memenuhi syarat administratif dan dinilai layak dimekarkan guna mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bogor Barat mencakup 14 kecamatan, mulai dari Dramaga hingga Cigudeg, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah.

Namun, jauhnya jarak tempuh menuju pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong selama ini menjadi kendala utama bagi masyarakat di wilayah barat dalam mengakses layanan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut telah memberikan dukungan, sementara keputusan kini berada di tangan Pemerintah Pusat, khususnya terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah.

Pengamat sekaligus tokoh pemuda yang aktif mengawal isu pemekaran, Feri Firdaus, menegaskan bahwa pemekaran Bogor Barat bukan sekadar wacana politik, melainkan

kebutuhan mendesak masyarakat.

“Pemekaran Bogor Barat ini bukan soal gengsi atau bagi-bagi kursi jabatan. Ini menyangkut urusan perut dan hak dasar rakyat. Warga di Jasinga atau Sukajaya harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mengurus administrasi ke Cibinong. Itu tidak efisien dan tidak adil,” ujar Feri, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, Bogor Barat memiliki modal kuat untuk berdiri sebagai daerah otonom baru. Dari sisi ekonomi, wilayah ini ditopang sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang dinilai mampu menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri.

Selain itu, pemekaran diyakini akan mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan fasilitas publik di wilayah pelosok yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Feri juga mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perlakuan khusus terhadap Kabupaten Bogor, mengingat jumlah penduduknya yang hampir mencapai enam juta jiwa, setara dengan populasi satu provinsi di luar Pulau Jawa.

“Sudah saatnya moratorium pemekaran diberikan pengecualian untuk Bogor. Ini bukan soal membagi wilayah, tetapi mendekatkan negara kepada rakyatnya,” pungkasnya.