KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji 2024, Bukti Disebut Sudah Tebal

BOGORTODAY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

KPK menyatakan telah mengantongi bukti kuat terkait dugaan korupsi dalam pembagian kuota tambahan haji saat Yaqut masih menjabat sebagai Menag.

Kasus ini berkaitan dengan pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada musim haji 2024.

Tambahan kuota tersebut sejatinya bertujuan untuk mengurangi antrean panjang jemaah haji reguler Indonesia yang masa tunggunya bisa mencapai lebih dari 20 tahun.

Awal Mula Polemik Kuota Tambahan Haji

Sebelum adanya tambahan kuota, Indonesia memperoleh jatah 221 ribu jemaah haji pada 2024. Dengan tambahan 20 ribu, total kuota haji Indonesia meningkat menjadi 241 ribu jemaah.

Permasalahan muncul ketika kuota tambahan tersebut dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur bahwa kuota haji khusus maksimal hanya 8 persen dari total kuota nasional.

Akibat kebijakan tersebut, Indonesia akhirnya menetapkan kuota 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus pada musim haji 2024. KPK menilai pembagian ini tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ribuan Jemaah Reguler Gagal Berangkat

KPK menyebut kebijakan pembagian kuota era Yaqut berdampak langsung pada jemaah haji reguler. Sebanyak 8.400 jemaah reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah adanya kuota tambahan justru gagal menunaikan ibadah haji pada 2024.

Hasil penyidikan kemudian mengantarkan KPK menetapkan Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka. KPK menegaskan penetapan ini dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai sangat kuat.

KPK: Alat Bukti Sudah Tebal

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka terhadap Yaqut didasarkan pada kecukupan alat bukti, meski nilai kerugian negara masih dalam proses penghitungan.