DPRD Kota Bogor Tekankan Perumda Transportasi Pakuan Fokus pada Bisnis Utama

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono (HC), menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan serta perlunya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota Bogor.

“PTP tidak boleh dipaksa berjalan dengan skema utang tanpa kepastian pendanaan. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian kebijakan dan dukungan agar transportasi publik Kota Bogor bisa berkembang secara berkelanjutan,” kata HC.

HC juga menekankan bahwa rencana pengembangan sektor di luar transportasi, seperti properti, masih memerlukan kajian mendalam dan tidak boleh mengganggu fokus utama perusahaan.

“Transportasi publik adalah mandat utama PTP. Itu yang harus diperkuat lebih dulu demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

DPRD berharap hasil pembahasan RKA 2026 ini dapat menjadi pijakan kuat bagi peningkatan kualitas layanan transportasi publik di Kota Bogor serta memperkuat posisi PTP sebagai BUMD yang profesional, sehat secara keuangan, dan berpihak kepada kepentingan warga.