Komisi VIII DPR Desak Mitigasi Dampak Gangguan Penerbangan Umrah, Transit Doha dan Dubai Jadi Sorotan

BOGORTODAY.COM – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi atas potensi penutupan ruang udara dan gangguan penerbangan yang dapat menghambat perjalanan jemaah umrah asal Indonesia.

Menurutnya, Komisi VIII DPR terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj), guna memastikan keselamatan jemaah, baik yang sudah berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan menuju Tanah Suci.

“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujar Abdul Wachid, Senin (2/3/2026).

Jalur Transit Jadi Titik Krusial

Abdul Wachid menilai jalur transit di Doha dan Dubai menjadi titik krusial jika terjadi eskalasi lanjutan yang berujung pada pembatasan atau penutupan akses udara secara tiba-tiba.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan kejelasan informasi dan perlindungan jemaah di tengah situasi darurat.

“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” tegasnya.

Siapkan Skenario Darurat

Terkait kemungkinan adanya jemaah yang tertahan akibat gangguan penerbangan, ia mendorong pemerintah menyiapkan skenario darurat jika situasi keamanan belum membaik dalam beberapa hari ke depan.

“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di Tanah Suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tambahnya.

Imbauan Tunda Umrah

Memasuki bulan suci Ramadan yang biasanya diikuti lonjakan keberangkatan umrah, Abdul Wachid mengimbau masyarakat menunda rencana perjalanan hingga ada kepastian situasi keamanan.

“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Situasi Timur Tengah diketahui memanas akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui akun Instagram resmi Kemenhaj pada Minggu (1/3/2026), juga mengimbau warga Indonesia untuk menunda keberangkatan umrah sementara waktu hingga kondisi di Timur Tengah benar-benar kondusif.

Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama di tengah situasi geopolitik yang belum stabil.