BOGORTODAY.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menegaskan bahwa tidak ada pembuatan aplikasi posyandu digital senilai Rp20 miliar sebagaimana yang sempat menjadi pertanyaan sejumlah mahasiswa. Pihaknya menyebut persoalan itu bermula dari kesalahan penginputan data dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Sekretaris DPMD Kabupaten Bogor, Holid Mawardi, menyatakan bahwa program yang dimaksud adalah peningkatan peralatan kesehatan digital di posyandu, bukan pembangunan aplikasi baru.
“Sekarang sudah tidak ada tensi yang manual. Yang ada tensi digital, timbangan digital. Mungkin yang dimaksud dengan digitalisasi posyandu itu adalah sarana dan prasarananya,” ujar Holid, Kamis (2/4/2026).
Holid menduga permasalahan ini timbul akibat kesalahan teknis dalam pengisian dokumen perencanaan.
“Takutnya memang salah input di RUP. Ternyata gara-gara salah ketik malah jadi masalah yang sebesar ini,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar. Pemerintah Kabupaten Bogor, menurutnya, baru mampu menambahkan fasilitas dalam skala terbatas sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat.
Holid berharap perhatian pemerintah terhadap posyandu tetap terjaga, khususnya kepada para kader yang dinilainya bekerja dengan penuh dedikasi.
“Mereka sangat konsen dengan kondisi warga di Kabupaten Bogor,” ucapnya.
Bagi HalamanEditor : Bas
Wartawan : Rifki Ramadhan
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















