Selain angka pertumbuhan, Pansus menyoroti aspek kualitas belanja daerah. Diketahui bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada 2025 mencapai lebih dari 95 persen dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
Karnain mempertanyakan apakah besarnya belanja tersebut sudah tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan hilangnya persoalan klasik di Kota Hujan.
”Peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Jika masih ditemukan persoalan klasik seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang belum merata, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Pansus LKPJ berharap laporan tahun ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif semata. DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memberikan rekomendasi tajam guna memastikan arah pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar penghargaan.
”Banyaknya penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak boleh menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan, melainkan harus diiringi dengan indikator kepuasan publik dan keadilan pembangunan,” tutup Karnain.
Sebagai informasi rapat kerja ini merupakan rangkaian awal dari tugas Pansus LKPJ sebelum nantinya DPRD Kota Bogor mengeluarkan rekomendasi resmi sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor ke depan.
Editor : Aditya Nugraha
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
