Krisis Integritas di Satpol PP Kota Bogor, Isu Gadai SK Jadi Perhatian Serius Legislator

DPRD Kota Bogor
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin. (Foto: Dok Humpropub)

BOGORTODAY.COM – Dugaan praktik gadai Surat Keputusan (SK) pegawai di lingkungan Satpol PP Kota Bogor kini menjadi sorotan tajam publik. Isu ini dinilai berisiko berkembang liar dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah jika tidak segera ditangani secara serius.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Zenal Abidin, menegaskan bahwa hingga saat ini pihak legislatif belum menerima kejelasan utuh mengenai kronologi kasus tersebut. Menurutnya, praktik ini bisa saja melibatkan oknum pegawai, baik secara sengaja maupun tidak.

“Secara sadar atau tidak sadar dilakukan gadai SK. Namun kita belum tahu jelas kronologi pastinya. Ini masih asumsi dan belum ada duduk bersama antara pihak peminjam dan yang dipinjamkan SK-nya,” ujar Zenal, Rabu (15/4/2026).

BACA JUGA :  LPDP Buka Beasiswa Co-Funding 2026, Kesempatan Kuliah S2 di China, AS, hingga Indonesia

Guna mengungkap fakta di balik isu ini, Zenal meminta agar seluruh pihak yang terlibat, termasuk perwakilan perbankan, segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara transparan.

“Pejabat bank harus dipanggil untuk memperjelas siapa saja yang berkaitan. Semua anggota yang memberikan SK untuk digadaikan harus hadir dan memberikan pernyataan jujur. Harus duduk bersama agar terang benderang,” tegasnya.

Selain pemanggilan saksi, DPRD mendesak Inspektorat Kota Bogor untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah spekulasi yang semakin menyudutkan pemerintah kota.

BACA JUGA :  7 Ciri Seseorang yang Memiliki Kesan Berkelas Tanpa Harus Mewah

“Inspektorat harus turun detail. Jangan sampai pemerintah kota menjadi sasaran masyarakat seolah tidak mampu melakukan pengawasan,” tambah Zenal.

Tak hanya itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor juga diminta segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan polemik ini agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang lebih luas.

“Sekda harus segera menindaklanjuti isu krisis ini. Jangan sampai berkembang liar dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” pungkas Zenal.

Bagi Halaman

Wartawan : Aditya Nugraha

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================