DPRD Jabar Desak Dedi Mulyadi Segera Putuskan Nasib Jalan Khusus Tambang di Parungpanjang

BOGORTODAY.COM — DPRD Jawa Barat menyoroti maraknya aksi unjuk rasa serta desakan masyarakat yang terdampak penghentian operasional tambang di Kecamatan Cigudeg dan Parungpanjang hingga Rumpin, Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut dinilai telah memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Anggota Komisi IV sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Tambang DPRD Jabar, Samsul Hidayat, menegaskan perlunya langkah percepatan pembangunan jalan khusus angkutan tambang sebagai solusi jangka panjang atas persoalan yang terjadi.

Menurut Samsul, pembangunan jalan khusus tambang tersebut sebelumnya telah menjadi kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

Kesepakatan itu, kata dia, sempat dipublikasikan melalui tayangan di akun YouTube KDM Channel pada 2025 lalu.

“Gubernur harus segera memutuskan apa pun itu terkait operasional tambang, karena menyangkut keberadaan masyarakat yang hajat hidupnya bergantung pada operasional tambang,” ujar Samsul kepada BogorToday, Senin (11/5/2026).

Ia juga mengingatkan, apabila pembangunan jalan khusus tambang tidak segera direalisasikan, dikhawatirkan akan semakin banyak korban berjatuhan akibat tingginya lalu lintas kendaraan angkutan tambang yang melintasi jalan umum seperti terjadi beberapa hari lalu di Parungpanjang.

“Jangan sampai keterlambatan pembangunan jalan tambang justru memicu lebih banyak kecelakaan dan memakan korban di jalan raya akibat aktivitas kendaraan tambang,” katanya.

Samsul menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan kajian terhadap seluruh aktivitas tambang yang saat ini dihentikan operasionalnya. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat segera menjadi dasar dalam menentukan tambang mana yang layak kembali beroperasi dan memperoleh izin.

Menurutnya, lambannya keputusan terkait operasional tambang telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari melemahnya aktivitas ekonomi warga, meningkatnya angka pengangguran, hingga munculnya persoalan sosial lainnya.

“Penundaan keputusan ini berdampak terhadap matinya kegiatan ekonomi masyarakat, meningkatnya pengangguran, tindakan kriminal, angka perceraian, hingga angka putus sekolah,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat segera menemukan solusi terbaik agar persoalan tambang di wilayah Cigudeg dan Parungpanjang hingga Rumpin tidak terus berlarut-larut.

“Semoga semua mimpi buruk ini segera berakhir dan menghasilkan solusi yang win-win solution bagi semua pihak,” pungkasnya.