Pemerintah Kucurkan Rp4 Triliun untuk Benahi Perlintasan Sebidang

​​BOGORTODAY.COM – Keselamatan dan kenyamanan penumpang kereta api menjadi sorotan utama dalam peninjauan yang dilakukan Komisi V DPR RI di Stasiun Bogor pada Jumat (12/6/2026) pagi. Fokus utama pembahasan kali ini tertuju pada mitigasi dan pembenahan perlintasan sebidang yang kerap memicu kecelakaan.

​Peninjauan strategis ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, serta PT KAI (Persero).

​Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto yang telah mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp4 triliun khusus untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Namun, ia menilai angka tersebut masih perlu ditambah ke depannya.

​”Oleh karena itu, ke depan, kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU harus menganggarkan di kementeriannya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang ini. Kami di DPR akan mengawal ketat pos anggaran tersebut,” tegas Hamka.

​Ia menambahkan bahwa jaminan keselamatan transportasi kereta api ini merupakan arahan langsung dari Presiden kepada Menteri Perhubungan agar tidak ada lagi korban jiwa di perlintasan sebidang.

​​Untuk mempercepat target tersebut, Komisi V DPR memaparkan pembagian kerja yang konkrit dari ​Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, PT KAI & Sektor Kereta Api.

Hamka mendesak agar pemerintah segera merampungkan peta jalan (roadmap) penanganan perlintasan sebidang ini untuk lima tahun ke depan.

​”Persoalan perlintasan sebidang ini taruhannya nyawa. Kita tidak ingin kecelakaan fatal terulang kembali. Semua harus berjalan terprogram dan terukur,” jelasnya.

Hamka menyebutkan bahwa ​​Kota Bogor dipastikan menjadi salah satu wilayah prioritas utama dalam proyek pengamanan ini. Salah satu titik yang akan segera diperbaiki dan ditingkatkan fasilitasnya adalah perlintasan sebidang di kawasan Batutulis, disusul dengan pembangunan beberapa flyover dan underpass baru di titik rawan lainnya.

​”Bogor memang prioritas pertama karena kesiapan anggarannya. Namun, kita juga bicara secara umum di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang dilintasi jalur kereta api padat. Semua harus dituntaskan,” imbuh Hamka.

​Di sisi lain, Komisi V DPR menyambut baik laporan dari Dirjen Perkeretaapian terkait langkah PT KAI yang terus merekrut petugas untuk menjaga perlintasan sebidang. Kendati demikian, Hamka mengingatkan bahwa penjagaan manusia hanya solusi sementara.

“Kadangkala, sudah dijaga saja masih bisa terjadi kecelakaan, apalagi kalau dibiarkan kosong tanpa penjagaan. Maka dari itu, solusi permanennya adalah memisahkan jalur lewat underpass atau flyover. Jika itu sudah terbangun, otomatis tidak memerlukan penjagaan lagi,” pungkasnya.