BPK Kembali Beri Opini WTP atas LKPP 2025, Dinilai Cerminkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Badan Pangan Nasional Raih Opini WDP

Di tengah dominasi opini WTP, terdapat satu instansi yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Meski demikian, BPK menilai temuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang bersifat material terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025. Dengan kata lain, opini WDP yang diterima Bapanas tidak mengubah penilaian WTP atas LKPP secara keseluruhan.

WTP Dinilai Jadi Fondasi Memperkuat Tata Kelola Keuangan

Isma Yatun mengatakan capaian opini WTP yang kembali diraih pemerintah merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan tata kelola keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ia berharap prestasi tersebut tidak hanya dipertahankan sebagai capaian tahunan, tetapi juga menjadi landasan untuk semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan APBN.

Menurutnya, pengelolaan keuangan negara yang baik harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kembali diraihnya opini WTP atas LKPP 2025, pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan penggunaan APBN semakin tepat sasaran demi mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.