Kamboja dan Thailand Tempuh Jalur PBB untuk Akhiri Sengketa Laut, Cadangan Energi Ratusan Miliar Dolar Jadi Taruhan

BOGORTODAY.COM – Kamboja dan Thailand mengambil langkah baru dalam upaya menyelesaikan sengketa wilayah maritim yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kedua negara kini memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah prosedur yang sangat jarang digunakan dalam konflik internasional.

Jika proses tersebut membuahkan hasil, kedua negara berpeluang membuka akses terhadap kawasan di Teluk Thailand yang diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas alam bernilai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat.

Kamboja Aktifkan Mekanisme Konsultasi PBB

Pada awal Juni 2026, pemerintah Kamboja secara resmi mengaktifkan mekanisme konsultasi wajib yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Baik Kamboja maupun Thailand merupakan negara peserta konvensi tersebut.

Melalui langkah ini, Phnom Penh mengundang Thailand untuk mengikuti proses konsiliasi internasional terkait sengketa wilayah laut seluas sekitar 26.000 kilometer persegi di Teluk Thailand yang masih diklaim oleh kedua negara.

Pengajuan tersebut dilakukan setelah Thailand memutuskan mengakhiri nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2001. Kesepakatan itu sebelumnya menjadi dasar pembahasan penyelesaian sengketa sekaligus pengembangan bersama sumber daya minyak dan gas di kawasan yang diperselisihkan.

Ketegangan Perbatasan Memengaruhi Hubungan

Hubungan Thailand dan Kamboja kembali memburuk setelah terjadinya bentrokan di wilayah perbatasan darat pada 2025 yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan militer maupun warga sipil.

Meski beberapa bulan terakhir tidak terjadi kontak senjata, hubungan diplomatik kedua negara masih diwarnai ketidakpercayaan. Situasi tersebut membuat penyelesaian sengketa maritim menjadi semakin kompleks.

Analis senior Asia Tenggara dari International Crisis Group, Matthew Wheeler, menilai proses konsiliasi ini dapat menjadi peluang bagi kedua negara untuk menemukan titik temu dalam persoalan batas wilayah laut yang selama ini belum terselesaikan.

Komisi Independen Akan Menyusun Rekomendasi

Dalam mekanisme tersebut, masing-masing negara menunjuk dua ahli independen untuk membentuk komisi ad hoc. Tim ini bertugas mengkaji fakta, dasar hukum, serta klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, komisi akan menyusun laporan berisi rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Meski demikian, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kesediaan Thailand dan Kamboja untuk menerima serta menjalankan hasil konsiliasi.

Potensi Cadangan Minyak dan Gas Sangat Besar

Salah satu alasan utama kedua negara berupaya mencari penyelesaian adalah besarnya potensi sumber daya energi di kawasan sengketa.

Berdasarkan estimasi pemerintah kedua negara, wilayah tersebut diperkirakan menyimpan cadangan sekitar 11 triliun kaki kubik gas alam beserta cadangan minyak yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar AS.

Bagi Thailand, potensi tersebut dinilai penting karena produksi minyak domestik terus mengalami penurunan sehingga ketergantungan terhadap impor energi semakin meningkat.

Di sisi lain, Kamboja hingga kini masih bergantung sepenuhnya pada impor minyak dan gas. Negara tersebut juga belum memiliki fasilitas pengolahan minyak yang memadai sehingga apabila eksploitasi dilakukan, hasil produksinya kemungkinan masih harus diproses di Thailand.

Para pengamat menilai pemanfaatan cadangan energi di Teluk Thailand dapat memperkuat ketahanan energi kedua negara sekaligus memberikan tambahan pendapatan yang signifikan.

Thailand Akhirnya Bersedia Ikut

Pada awalnya Bangkok dinilai enggan menggunakan mekanisme PBB karena pengalaman kurang menguntungkan dalam beberapa sengketa wilayah sebelumnya.

Namun setelah Kamboja resmi memulai proses konsiliasi, Thailand akhirnya memutuskan ikut berpartisipasi. Keputusan tersebut dipandang sejumlah pengamat sebagai sinyal positif bahwa kedua negara masih membuka ruang dialog.

Keempat konsiliator yang dipilih berasal dari Denmark, Prancis, Jerman, dan Afrika Selatan. Kehadiran para pakar hukum internasional dan diplomat independen diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang baru yang dapat diterima kedua pihak.

Pernah Berhasil Digunakan Timor Leste dan Australia

Sejak mekanisme konsiliasi dalam UNCLOS mulai berlaku pada 1994, prosedur tersebut baru sekali diterapkan, yakni dalam sengketa batas maritim antara Timor Leste dan Australia pada 2016.

Melalui proses yang berlangsung sekitar dua tahun, kedua negara akhirnya berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah laut dan pembagian pengelolaan sumber daya.

Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme serupa dinilai memiliki peluang untuk membantu penyelesaian sengketa antara Thailand dan Kamboja.

Tantangan Terbesar Berasal dari Faktor Politik

Meski jalur diplomasi telah dibuka, para pengamat menilai hambatan utama justru berasal dari kondisi politik dalam negeri masing-masing negara.

Sentimen nasionalisme yang menguat setelah bentrokan perbatasan masih memengaruhi opini publik, terutama di Thailand. Situasi itu dikhawatirkan menyulitkan pemerintah apabila harus menerima kompromi yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Selain itu, keberhasilan proses konsiliasi juga bergantung pada kemampuan pemerintah kedua negara membangun komunikasi dengan masyarakat serta menciptakan kemauan politik untuk menjalankan rekomendasi yang dihasilkan.

Sesuai ketentuan UNCLOS, komisi memiliki waktu sekitar 12 bulan untuk menyusun laporan. Namun, apabila kedua negara menyepakatinya, proses tersebut dapat diperpanjang hingga sekitar 18 bulan. Para analis berharap rentang waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk meredakan ketegangan politik sekaligus membuka peluang tercapainya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.