Kamboja dan Thailand Tempuh Jalur PBB untuk Akhiri Sengketa Laut, Cadangan Energi Ratusan Miliar Dolar Jadi Taruhan

BOGORTODAY.COM – Kamboja dan Thailand mengambil langkah baru dalam upaya menyelesaikan sengketa wilayah maritim yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Kedua negara kini memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah prosedur yang sangat jarang digunakan dalam konflik internasional.

Jika proses tersebut membuahkan hasil, kedua negara berpeluang membuka akses terhadap kawasan di Teluk Thailand yang diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas alam bernilai sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat.

Kamboja Aktifkan Mekanisme Konsultasi PBB

Pada awal Juni 2026, pemerintah Kamboja secara resmi mengaktifkan mekanisme konsultasi wajib yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Baik Kamboja maupun Thailand merupakan negara peserta konvensi tersebut.

Melalui langkah ini, Phnom Penh mengundang Thailand untuk mengikuti proses konsiliasi internasional terkait sengketa wilayah laut seluas sekitar 26.000 kilometer persegi di Teluk Thailand yang masih diklaim oleh kedua negara.

Pengajuan tersebut dilakukan setelah Thailand memutuskan mengakhiri nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2001. Kesepakatan itu sebelumnya menjadi dasar pembahasan penyelesaian sengketa sekaligus pengembangan bersama sumber daya minyak dan gas di kawasan yang diperselisihkan.

Ketegangan Perbatasan Memengaruhi Hubungan

Hubungan Thailand dan Kamboja kembali memburuk setelah terjadinya bentrokan di wilayah perbatasan darat pada 2025 yang menimbulkan korban jiwa dari kalangan militer maupun warga sipil.

Meski beberapa bulan terakhir tidak terjadi kontak senjata, hubungan diplomatik kedua negara masih diwarnai ketidakpercayaan. Situasi tersebut membuat penyelesaian sengketa maritim menjadi semakin kompleks.

Analis senior Asia Tenggara dari International Crisis Group, Matthew Wheeler, menilai proses konsiliasi ini dapat menjadi peluang bagi kedua negara untuk menemukan titik temu dalam persoalan batas wilayah laut yang selama ini belum terselesaikan.

Komisi Independen Akan Menyusun Rekomendasi

Dalam mekanisme tersebut, masing-masing negara menunjuk dua ahli independen untuk membentuk komisi ad hoc. Tim ini bertugas mengkaji fakta, dasar hukum, serta klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, komisi akan menyusun laporan berisi rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Meski demikian, rekomendasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kesediaan Thailand dan Kamboja untuk menerima serta menjalankan hasil konsiliasi.

Potensi Cadangan Minyak dan Gas Sangat Besar

Salah satu alasan utama kedua negara berupaya mencari penyelesaian adalah besarnya potensi sumber daya energi di kawasan sengketa.