Kamboja dan Thailand Tempuh Jalur PBB untuk Akhiri Sengketa Laut, Cadangan Energi Ratusan Miliar Dolar Jadi Taruhan

Berdasarkan estimasi pemerintah kedua negara, wilayah tersebut diperkirakan menyimpan cadangan sekitar 11 triliun kaki kubik gas alam beserta cadangan minyak yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar AS.

Bagi Thailand, potensi tersebut dinilai penting karena produksi minyak domestik terus mengalami penurunan sehingga ketergantungan terhadap impor energi semakin meningkat.

Di sisi lain, Kamboja hingga kini masih bergantung sepenuhnya pada impor minyak dan gas. Negara tersebut juga belum memiliki fasilitas pengolahan minyak yang memadai sehingga apabila eksploitasi dilakukan, hasil produksinya kemungkinan masih harus diproses di Thailand.

Para pengamat menilai pemanfaatan cadangan energi di Teluk Thailand dapat memperkuat ketahanan energi kedua negara sekaligus memberikan tambahan pendapatan yang signifikan.

Thailand Akhirnya Bersedia Ikut

Pada awalnya Bangkok dinilai enggan menggunakan mekanisme PBB karena pengalaman kurang menguntungkan dalam beberapa sengketa wilayah sebelumnya.

Namun setelah Kamboja resmi memulai proses konsiliasi, Thailand akhirnya memutuskan ikut berpartisipasi. Keputusan tersebut dipandang sejumlah pengamat sebagai sinyal positif bahwa kedua negara masih membuka ruang dialog.

Keempat konsiliator yang dipilih berasal dari Denmark, Prancis, Jerman, dan Afrika Selatan. Kehadiran para pakar hukum internasional dan diplomat independen diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang baru yang dapat diterima kedua pihak.

Pernah Berhasil Digunakan Timor Leste dan Australia

Sejak mekanisme konsiliasi dalam UNCLOS mulai berlaku pada 1994, prosedur tersebut baru sekali diterapkan, yakni dalam sengketa batas maritim antara Timor Leste dan Australia pada 2016.

Melalui proses yang berlangsung sekitar dua tahun, kedua negara akhirnya berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas wilayah laut dan pembagian pengelolaan sumber daya.

Keberhasilan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme serupa dinilai memiliki peluang untuk membantu penyelesaian sengketa antara Thailand dan Kamboja.

Tantangan Terbesar Berasal dari Faktor Politik

Meski jalur diplomasi telah dibuka, para pengamat menilai hambatan utama justru berasal dari kondisi politik dalam negeri masing-masing negara.

Sentimen nasionalisme yang menguat setelah bentrokan perbatasan masih memengaruhi opini publik, terutama di Thailand. Situasi itu dikhawatirkan menyulitkan pemerintah apabila harus menerima kompromi yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Selain itu, keberhasilan proses konsiliasi juga bergantung pada kemampuan pemerintah kedua negara membangun komunikasi dengan masyarakat serta menciptakan kemauan politik untuk menjalankan rekomendasi yang dihasilkan.

Sesuai ketentuan UNCLOS, komisi memiliki waktu sekitar 12 bulan untuk menyusun laporan. Namun, apabila kedua negara menyepakatinya, proses tersebut dapat diperpanjang hingga sekitar 18 bulan. Para analis berharap rentang waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk meredakan ketegangan politik sekaligus membuka peluang tercapainya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.