Demo Tolak UU Polri-TNI di Bogor Diwarnai Dugaan Kekerasan, BEM UIKA Angkat Bicara

“Yang kami bawa adalah kajian, tuntutan, dan suara rakyat. Yang kami hadapi justru pentungan dan tindakan yang kami nilai berlebihan. Ini bukan sekadar persoalan mahasiswa dipukul. Ini adalah persoalan bagaimana negara merespons kritik warganya,” ungkap Alfadly.

Ia menilai, penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap peserta aksi dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.

“Jika kritik dijawab dengan kekerasan, maka yang sedang dipukul bukan hanya mahasiswa, melainkan demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

BEM KBM UIKA Bogor kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak adanya investigasi independen, terbuka, dan transparan terhadap dugaan kekerasan dalam aksi tersebut.

Selain itu, mereka meminta setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku serta menolak segala bentuk intimidasi maupun kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa.

BEM KBM UIKA Bogor juga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka bagi penyampaian kritik dan aspirasi.

“Kami percaya bahwa sejarah tidak pernah berpihak kepada mereka yang membungkam suara rakyat. Sejarah selalu berpihak kepada mereka yang berani melawan ketidakadilan,” pungkas Alfadly.