Pemkab Bogor Fokus Bangun Pusat Ekonomi Baru pada 2027

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengarahkan pembangunan tahun anggaran 2027 pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, menekan angka kemiskinan, serta menurunkan tingkat pengangguran.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan arah pembangunan tersebut menjadi tema utama dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Menurut Rudy, dokumen KUA dan PPAS 2027 menjadi bagian penting karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor periode 2025-2029. Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

“Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran,” ujar Rudy.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkab Bogor menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal terintegrasi, percepatan penyediaan infrastruktur, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Bogor akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemutakhiran data potensi daerah, peningkatan penerimaan, serta percepatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Sementara itu, belanja daerah akan difokuskan untuk mendukung target RPJMD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting.

Sejumlah proyek infrastruktur juga masuk dalam prioritas belanja modal 2027. Beberapa di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, serta dukungan terhadap proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Selain itu, Pemkab Bogor juga merencanakan pembangunan Hotel Embarkasi Haji dan penyediaan gerai pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.

Selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Pemkab Bogor memastikan dukungan terhadap pembangunan desa tetap berjalan.

Dukungan tersebut dilakukan melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.

Pemerintah daerah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun upaya pengendalian inflasi daerah.

Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi tantangan berupa kondisi defisit. Kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat dinilai lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.

Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bogor dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat,” kata Rudy.

Setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat bersama rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dilakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku.