Pemkab Bogor Fokus Infrastruktur dan Layanan Dasar 2027

Hadapi Tantangan Fiskal, Pemkab Bogor Prioritaskan Hak Dasar Warga dan Konektivitas Wilayah

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang memuat arah pembangunan daerah, prioritas program, serta kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2027. Langkah tersebut menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan sejumlah program prioritas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan pusat pertumbuhan ekonomi baru, pengurangan ketimpangan wilayah, serta penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan rancangan tersebut dalam agenda pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (17/7/2026). Penyusunan kebijakan anggaran 2027 menjadi bagian dari pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah memasuki tahun ketiga.

Tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2027 ditetapkan sebagai “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran”.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal tahun. Kondisi tersebut membuat Pemkab Bogor melakukan penyesuaian anggaran dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Di bidang kesehatan, Pemkab Bogor memastikan keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai cakupan 100 persen pada 2026. Sementara pada sektor pendidikan, pemerintah menargetkan perbaikan bertahap terhadap 1.200 ruang kelas yang mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 ruang kelas masih membutuhkan penanganan lanjutan setelah sebagian telah diperbaiki pada 2025.