SEKOLAH SWASTA: ASET STRATEGIS NASIONAL YANG TERLUPAKAN

Menghitung Kontribusi Sejarah, Investasi Masyarakat, dan Penghematan Keuangan Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional 

Oleh: Dr. Iwan Ruswandi

Akhir-akhir ini terasa semakin kuat adanya persepsi bahwa keberadaan sekolah swasta semakin terpinggirkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Di berbagai daerah, sekolah swasta sering kali diposisikan bukan sebagai bagian utama dari sistem pendidikan nasional, melainkan sekadar pelengkap ketika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi.

Kondisi tersebut tampak, dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Perencanaan daya tampung pendidikan lebih banyak berorientasi pada kapasitas sekolah negeri. Ukuran keberhasilan sering kali ditentukan oleh seberapa besar sekolah negeri mampu menerima peserta didik, sementara kapasitas, kontribusi, dan peran sekolah swasta belum sepenuhnya diperhitungkan sebagai bagian dari strategi nasional dalam memenuhi hak pendidikan warga negara.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah selama ini telah melihat sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, atau masih sekadar pelengkap ketika kapasitas sekolah negeri tidak mencukupi? Lebih jauh lagi, pernahkah pemerintah menghitung berapa besar investasi yang telah ditanamkan masyarakat melalui sekolah swasta dan berapa besar beban keuangan negara yang telah dihemat oleh keberadaan sekolah swasta selama puluhan bahkan ratusan tahun?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menengok sejarah. Pendidikan di Indonesia tidak dimulai ketika negara berdiri pada tahun 1945. Jauh sebelumnya, masyarakat telah mendirikan sekolahsekolah melalui organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan perguruan yang lahir dari semangat kebangsaan. Perguruan Taman Siswa, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Pendidikan Ma’arif, lembaga pendidikan Katolik, Kristen, Al-Irsyad, pesantren, serta ribuan yayasan pendidikan lokal telah menjadi pelopor dalam mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum negara hadir.

Ketika Indonesia merdeka, ribuan sekolah yang didirikan masyarakat telah lebih dahulu berdiri. Artinya, sekolah swasta bukanlah pelengkap yang muncul setelah negara hadir. Sebaliknya, sekolah swasta merupakan salah satu fondasi yang ikut melahirkan bangsa Indonesia dan hingga kini tetap menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sadrakan bahwa  nilai tanah, gedung, laboratorium, perpustakaan, sarana pendidikan, dan aset lainnya yang telah dibangun untuk mencerdaskan bangsa ini dapat dipastikan mencapai nilai ratusan triliun rupiah, bahkan sangat mungkin lebih besar lagi jika dihitung secara menyeluruh.

Ironisnya, pansca otonomi pendidikan kontribusi historis tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengakuan yang memadai dalam kebijakan pendidikan. Sekolah swasta masih sering dipandang sebagai alternatif setelah sekolah negeri, padahal perannya jauh melampaui anggapan tersebut.

Kontribusi sekolah swasta sesungguhnya dapat dilihat dari perspektif yang sangat nyata, yaitu kontribusi terhadap penghematan keuangan negara.

Mari kita melihat ilustrasi sederhana di Kota Bogor.

Setiap tahun terdapat sekitar 16.000 lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dan lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA. Apabila seluruh peserta didik tersebut harus ditampung oleh sekolah negeri, maka pemerintah harus menyediakan kapasitas yang sangat besar.

Dengan asumsi satu sekolah memiliki sekitar 9 rombongan belajar atau mampu menampung sekitar 324 peserta didik, maka dibutuhkan sekitar 50 sekolah baru.

Untuk membangun satu sekolah negeri pada tahap awal diperlukan lahan sekitar 3.000 meter persegi. Dengan asumsi harga tanah rata-rata Rp. 5 juta per meter persegi, biaya pengadaan tanah mencapai sekitar Rp15 miliar. Ditambah pembangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendidikan sedikitnya Rp5 miliar, maka investasi awal yang diperlukan mencapai sekitar Rp20 miliar untuk satu sekolah.

Artinya, hanya untuk memenuhi kebutuhan Kota Bogor saja, pemerintah harus menyediakan investasi sekitar Rp. 1 triliun.

Itu pun belum termasuk biaya operasional setiap tahun, gaji guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan, biaya utilitas, serta berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan lainnya.

Lalu bagaimana jika perhitungan yang sama diterapkan pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat? Bagaimana jika dihitung untuk seluruh Indonesia?

Nilainya tentu mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.

Di sinilah letak kontribusi besar sekolah swasta yang selama ini kurang disadari.

Selama puluhan tahun masyarakat melalui yayasan pendidikan telah menyediakan tanah, membangun gedung sekolah, melengkapi sarana dan prasarana, merekrut guru dan tenaga kependidikan, serta membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan sumber daya mereka sendiri. Semua itu dilakukan untuk membantu memenuhi hak konstitusional setiap warga negara memperoleh pendidikan.

Dengan demikian, sekolah swasta bukanlah beban negara. Sebaliknya, sekolah swasta merupakan investasi masyarakat yang telah menghemat keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Sayangnya, nilai investasi tersebut belum pernah dihitung sebagai bagian dari aset pembangunan nasional. Padahal, tanpa sekolah swasta, pemerintah harus menanggung sendiri seluruh kebutuhan investasi pendidikan yang nilainya sangat besar.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah menghargai nilai investasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang lebih adil, lebih berpihak, dan lebih kolaboratif antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sebab, memperkuat sekolah swasta bukan berarti mengurangi peran sekolah negeri, melainkan memperkuat sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Lebih dari itu, negara perlu membangun paradigma baru bahwa sekolah swasta adalah Aset Strategis Nasional. Nilai tanah, gedung, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta seluruh investasi yang telah dibangun masyarakat selama puluhan bahkan ratusan tahun merupakan modal bangsa yang tidak ternilai. Keberadaan sekolah swasta telah menghemat keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar sekaligus memperluas akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia.

Pengakuan terhadap sekolah swasta sebagai Aset Strategis Nasional tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan yang memberikan kepastian, perlindungan, pembinaan, kemitraan yang setara, serta dukungan yang proporsional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Negara dan masyarakat bukanlah dua pihak yang saling menggantikan, melainkan dua kekuatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sudah waktunya negara tidak hanya menghitung berapa besar anggaran pendidikan yang dikeluarkan setiap tahun, tetapi juga menghitung berapa besar investasi masyarakat yang telah disumbangkan melalui sekolah swasta sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini. Dengan cara pandang tersebut, akan lahir kebijakan pendidikan yang lebih adil, lebih visioner, dan benar-benar mencerminkan semangat gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pertanyaannya sederhana: apabila suatu hari seluruh sekolah swasta di Indonesia tidak lagi menyelenggarakan pendidikan, apakah negara telah siap menyediakan tanah, membangun ribuan sekolah baru, merekrut ratusan ribu guru dan tenaga kependidikan, serta menyiapkan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah untuk menggantikan peran yang selama ini dijalankan oleh masyarakat? Jika jawabannya belum, maka sudah saatnya negara menempatkan sekolah swasta pada posisi yang semestinya sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sekolah swasta telah hadir sebelum negara ini lahir, ikut melahirkan bangsa ini, dan hingga hari ini tetap setia menjaga keberlangsungan pendidikan nasional. Karena itu, mengakui sekolah swasta sebagai Aset Strategis Nasional bukanlah bentuk kemurahan hati negara, melainkan penghormatan atas sejarah, pengabdian, dan investasi masyarakat bagi masa depan Indonesia.

“Bangsa yang besar bukan hanya menghitung berapa anggaran yang telah dikeluarkan negara, tetapi juga menghargai berapa besar pengorbanan dan investasi yang telah dipersembahkan rakyatnya. Sekolah swasta adalah bukti nyata bahwa rakyat telah lebih dahulu berinvestasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.”

*) Penulis tinggal di Kota Bogor, Sekretaris Jenderal DPN BMPS, Ketua Pembina Yayasan Dharma Setia Kosgoro dan Pengurus Yayasan Bina Bangsa Sejahtera Bogor.