Harga Minyak Tembus US$100, RI Hadapi Ancaman Ekonomi Besar

Kerentanan Indonesia juga disebabkan produksi minyak dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Konsumsi minyak nasional saat ini hampir mencapai dua kali lipat dibandingkan produksi domestik. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan energi masih harus dipenuhi melalui impor.

Kondisi serupa juga terjadi pada LPG. Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan nasional sehingga sekitar 80 persen konsumsi LPG masih bergantung pada pasokan luar negeri.

Program pencampuran biodiesel B50 dinilai memang mampu mengurangi impor solar. Namun kebijakan tersebut belum mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin, minyak mentah, maupun LPG.

Sementara itu, rencana pemerintah memperluas penggunaan gas alam terkompresi (CNG) sebagai pengganti LPG dinilai masih membutuhkan waktu panjang karena terkendala infrastruktur distribusi, fasilitas pengisian, hingga kesiapan jaringan gas.

Rupiah Terancam Melemah

Kenaikan harga minyak juga berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Semakin mahal harga minyak, semakin besar kebutuhan devisa untuk membayar impor energi. Di sisi lain, meningkatnya ketegangan global biasanya membuat investor memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar Amerika Serikat.

Apabila arus modal keluar meningkat, nilai tukar rupiah berpotensi semakin melemah. Meski Bank Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup kuat untuk melakukan intervensi, langkah tersebut umumnya hanya dilakukan untuk meredam gejolak, bukan mempertahankan kurs pada level tertentu.

Inflasi Berpotensi Naik

Harga minyak yang tinggi juga dapat memicu kenaikan inflasi melalui peningkatan harga BBM nonsubsidi, avtur, biaya transportasi udara, logistik, hingga harga barang impor.

Jika pemerintah pada akhirnya menyesuaikan harga energi domestik, tekanan inflasi diperkirakan akan semakin besar dan berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat sekaligus memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Diminta Antisipasi Sejak Dini

Ekonom menilai pemerintah perlu segera memperkuat strategi menghadapi kemungkinan krisis energi dengan meningkatkan cadangan operasional BBM dan LPG, memperluas sumber impor, serta memperkuat sistem pemantauan distribusi energi nasional.

Subsidi energi juga dinilai perlu lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan rumah tangga berpenghasilan rendah, nelayan, angkutan umum, dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, Bank Indonesia diharapkan terus menjaga stabilitas pasar keuangan, memastikan ketersediaan valuta asing untuk impor energi, serta memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Para ekonom mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukan ketika harga minyak sesaat menembus US$100 per barel, melainkan apabila harga tinggi tersebut bertahan dalam waktu lama bersamaan dengan pelemahan rupiah dan terganggunya pasokan energi global. Jika skenario itu terjadi, tekanan terhadap APBN, inflasi, hingga daya beli masyarakat akan semakin berat dan memerlukan respons cepat dari pemerintah.