BOGOR-TODAY.COM, BOGOR – Tudingan terhadap DPRD Kabupaten Bogor, terkait penolakan program satu miliar satu desa (Samisade) dibantah Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Menurut dia, justru dewan paling gigih mendukung dan ikut serta mengesahkan anggarannya.
“Dari awal kami sejalan dengan visi misi kepala daerah, termasuk menyukseskan rencana program jangka menengah daerah hingga tahun 2023. Salah satu program unggulan, program prioritas adalah bantuan keuangan desa atau yang lebih populer dangan sebutan samisade,” ujar Rudy.
Dukungan terhadap program Samisade sendiri, diwujudkan dengan persetujuan anggaran. Menurut Rudy, tiap tahun program samisade selalu dianggarkan.
Khususnya di tahun anggaran 2022, DPRD Kabupaten Bogor menganggarkan penuh samisade untuk seluruh desa se Kabupaten Bogor yang mengajukan.
“Walaupun saat itu kita sahkan di akhir bulan Desember 2021, dimana hingga awal 2022 masih ada desa yang belum selesai melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan samisade kami tetap menganggarkan,” ungkapnya.
Bahkan untuk mengantisipasi masalah hukum terkait pelaksanaan program Samisade, DPRD Kabupaten Bogor merekomendasikan ke pemerintah daerah di Desember 2021, agar melakukan revisi atau menyempurnakan Peraturan Bupati terkait bantuan keuangan samisade.
Tujuannya agar kepala desa selaku pengguna anggaran samisade terpayungi hukum yang baik dan benar serta aman dan nyaman untuk semuanya.
“Sehingga jika beberapa hari ini muncul narasi yang menyatakan bahwa ketua DPRD menolak samisade sangat tidak berdasar. Hari ini saya rasa masyarakat cukup bijak, cukup cerdas, menyikapi pemberitaan, jangan termakan berita yang sifatnya hoaks,” tegasnya.
Jika DPRD Kabupaten Bogor tidak mendukung program samisade, kata Rudy, tentunya DPRD Kabupaten Bogor tidak akan menganggarkan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut.
“Yang menganggarkan samisade di kabupaten bogor untuk 416 desa adalah DPRD Kabupaten Bogor yang menandatangani, yang menyetujui Rudy Susmanto,” katanya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, DPRD sangat mendukung program pembangunan infrastruktur desa. Dia bahkan mempersilahkan pihak yang menganggap DPRD tidak mendukung program samisade, untuk melihat di APBD 2022.
“Apakah anggarannya dikurangi atau tidak ada. Saya pastikan ada. Karena bantuan tersebut adalah salah satu program bagaimana caranya proses percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten bogor bisa cepat terealisasi,” uangkapnya.
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
















