“Untuk pembangunan di wilayah kita akhirnya menggunakan sistem bottom up dari bawah ke atas. Jadi yang dibutuhkan masyarakat melalui masing-masing desa diakomodir dalam anggaran samisade,” paparnya.
Bahkan, kata Rudy, DPRD saat ini sedang membahas KUA-PPAS 2023, dimana anggaran masih defisit, samisade tetap dianggarkan.
Terkait realisasi program samisade tahun anggaran 2022, Rudy mengatakan, pihaknya sudah mendapat informasi revisi perbup sudah mendapat persetujuan Kemendagri.
Untuk itu, dia berharap program tersebut segera dilaksanakan, prosesnya cukup cepat, tidak perlu berlarut-larut.
“Jika hari ini perbupnya sudah keluar, artinya payung hukum penggunaan anggarannya sudah ada. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi, segera distribusikan, cairkan, harus berpacu dengan waktu,” tuturnya.
“Mudah-mudahan dan saya yakin sampai tanggal 31 Desember 2022 anggaran samisade bisa terserap maksimal sehingga desa bisa memaksimalkan anggaran yang kami sudah siapkan di 2023,” papar Rudy.
Rudy juga mengingatkan, agar pemerintah desa sebelum menggunakan program samisade memahami dulu payung hukumnya. DPRD kata Rudy, sempat mengumpulkan kepala desa dan banyak yang belum memahami semangat program tersebut.
“Berpikirnya samisade hanya digunakan untuk satu titik pengerjaan atau hanya untuk jalan. Kalau kita baca justru perbupnya lebih fleksibel, bisa beberapa kegiatan,” katanya.
Dia menambahkan, an pada saat jalan desa sudah terbangun semuanya, anggaran samisade bisa digunakan membangun infrastruktur lain selain jalan.
“Misalnya untuk menunjang infrastruktur kesehatan, pendidikan dan lainnya. Artinya Banyak peluang membangun desa,” katanya
Rudy juga mengingatkan agar Pemkab Bogor tidak mengharuskan penggunaan anggaran bantuan samisade menggunakan pihak-pihak tertentu. “Jadi sepenuhnya diserahkan untuk pembangunan desa,” pungkasnya. (*)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================
