Pj. Bupati Bogor Sampaikan Raperda LPJP APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Rapat Paripurna

Pj. Bupati Bogor Sampaikan Raperda LPJP APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Rapat Paripurna

BOGOR TODAY – Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023, pada Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Jumat (21/6). Selain itu, Pj. Bupati juga menyampaikan tiga Raperda lainnya.

Ketiga raperda tersebut diantaranya, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2025-2045, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata.

BACA JUGA :  Melalui Rakor, Pemkab Bogor Optimalkan Pemenuhan Fasilitas Sarana Prasarana Rest Area Puncak Gunung Mas

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Turut hadir pada kegiatan tersebut, para Wakil Ketua dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pj. Bupati Bogor Sampaikan Raperda LPJP APBD Tahun Anggaran 2023 Pada Rapat Paripurna

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyampaikan, kami menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di dalam Raperda ini disajikan lampiran berupa laporan keuangan.

“Yang terdiri dari, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” kata Asmawa.

BACA JUGA :  Melalui Deklarasi Gerakan Kencana, Pemkab Bogor Perkuat Mitigasi dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bogor

Asmawa mengungkapkan, selain itu juga disertakan lampiran data lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ppertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

======================================
======================================
======================================