Pemkot Bogor Ambil Langkah Strategis di Tengah Fenomena Penutupan Layanan Gizi Daerah

BOGORTODAY.COM Di tengah fenomena penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bergerak cepat dan strategis untuk memastikan program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa keberlangsungan layanan gizi tidak bisa dipisahkan dari tata kelola yang baik dalam setiap lini pelayanan publik.

Menurutnya, karena program ini menggunakan dana negara, maka segala proses mulai dari administrasi, pengadaan, distribusi logistik, pembangunan hingga pengelolaan SDM harus dijalankan secara akuntabel.

“Setiap prosesnya harus governance, harus sesuai dengan tata kelola. Karena ini menggunakan uang negara. Meskipun ada kemudahan-kemudahan, tapi tata kelola administrasi, pembelian, logistik, pembangunan hingga SDM-nya harus benar,” ujar Dedie dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Dedie juga menyayangkan jika pelayanan yang seharusnya sampai kepada masyarakat menjadi terhambat hanya karena persoalan birokrasi atau lemahnya koordinasi antarlembaga. Ia menekankan bahwa selama seluruh prosedur dijalankan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menunda pencairan atau dukungan pendanaan dari pemerintah.

“Selama tata kelolanya dipatuhi, dipenuhi, nggak ada tuh urusan tidak dibayar. Ini kan komitmen bersama,” tegasnya.

Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Dedie juga menyoroti pentingnya sinergi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan pelaksana layanan gizi, terutama dalam hal distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah. Ia mengingatkan bahwa pihak sekolah tidak bisa serta-merta menerima program tanpa kejelasan kerja sama dan komunikasi yang memadai.