Pengamat Kritik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Sebut Langgar UUD 1945

BOGORTODAY.COM – Pengamat kebijakan publik, Yusfitriadi, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Daerah. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi melanggar Undang-undang Dasar 1945 dan menciptakan preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Ini menjadi preseden buruk, karena bisa membuka celah pembenaran bahwa pelanggaran terhadap undang-undang bisa saja dilakukan, asal nanti diuji di MK,” ujar Yusfitriadi, Kamis (3/7/2025).

Founder Lembaga Survei Visi Nusantara (Vinus) itu menilai MK seharusnya mengeluarkan putusan yang sejalan dengan tugas dan kewenangannya menjaga konstitusi, bukan malah melanggarnya meskipun secara substansi terlihat menguntungkan.