Picu Kepanikan Ekonomi

Berbahayakah jika asing mendominasi kepemilikan dalam surat berharga negara (SBN) Indonesia? Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menganggap hal itu bisa gawat.

Oleh : Alfian Mujani
[email protected]

Saat ini sudah mencapai level 37%. “Angka itu masih relatif tinggi dibanding beberapa negara. Ke­mudian juga jadi sumber yang dianggap rawan sudden reversal,” ungkap Menkeu dalam acara in­vestor gathering di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/12/2015)

Maka dari itu, dilakukan berbagai upaya untuk menggeser porsi asing ke domestik, yaitu kepada masyarakat Indonesia sendiri. “Ke depan DJPPR, mulai berpikir bagaimana menguatkan investor do­mestik. Jadi kita ingin agar terus mendorong investor domestik ke pembiayaan APBN. Caranya melalui market mekanism,” jelasnya.

Bambang membandingkan dengan Jepang yang porsi asingnya hanya 9%. Sisanya adalah masyarakat Jepang itu sendiri. “India juga sangat rendah. Dengan kepemilikan surat utang untuk masyarakat sendiri, jadi kita nggak perlu khawatr dengan penambahan utang,” tegas Bambang.

Surat utang Indonesia sudah di­miliki pihak asing sampai dengan 37%. Level tersebut dianggap cu­kup tinggi dan masuk dalam kat­egori rawan dan berbahaya di pasar keuangan.

Schneider Siahaan, Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) menjelaskan, ketika ada ge­jolak perekonomian global, maka akan mudah mempengaruhi pihak asing untuk menjual surat utang. Apalagi tidak ada batasan dalam pen­jualan.

“Kalau sudden reversal itulah saat yang berbahaya. Kalau asing lihat ng­gak menguntungkan lagi, dia akan jual,” ungkapnya di Gedung Dhana­pala, Kemenkeu, Jakarta, Senin (7/12/2015)

Bila hal tersebut terjadi secara bersamaan, tentunya akan menim­bulkan kepanikan. Akan ada keru­gian yang nanti harus ditanggung pemerintah akibat hal tersebut.

“Jadi sangat dipengaruhi oleh market, sentimen. Bahanya dia jual-jual saja begitu. Kan kalau semua begitu jadi panik, lari saja uangnya dari Indonesia, dampaknya bisa ke rupiah juga,” paparnya.

Meski demikian Schneider me­nyatakan juga tidak ada batas kepemi­likan asing yang ideal, karena yang ter­penting adalah menjaga agar pemilik tidak menjual surat utangnya. “Nggak ada batasnya. Harusnya memang kita bisa untuk meyakinkan mereka agar tidak jual dan pegang terus itu surat utang,” jelasnya.

(detik)